MALAKA, metro7.co.id – Kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah ( BP4D ) kabupaten Malaka apresiasi langkah bupati dan wakil bupati malaka Dr, Simon Nahak dan Louise luky Taolin, S.Sos melakukan apel kendaraan dinas sekaligus penandatangan pakta integritas aset daerah dan tunggakan pajak kendaraan dinas bagi seluruh aparatur sipil negara di setiap organisasi perangkat daerah dan pejabat teras lingkup pemda kabupaten malaka

 

kebijakan serta terobosan yang di terapkan oleh bupati dan wakil bupati, merupakan satu langkah yang baik untuk menertibkan aset-aset berupa kenderaan dinas baik roda dua maupun roda empat yang di gunakan oleh oknum-oknum yang tidak sepantas dan selayaknya untuk menggunakan fasilitas daerah dan negara tersebut

 

apresiasi ini di sampaikan oleh kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah ( BP4D ) kabupaten Malaka Remigius Asa, SH. ketika di temui di ruang kerjanya, senin 5 / 07 / 2021

 

Remigius Asa lebih lanjut menuturkan bahwa terdapat kejanggalan atau fenomena di masyarakat terkait pemamfaatan kenderaan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh oknum tertentu, sehingga melalui kebijakan dari kepala daerah untuk melakukan apel kenderaan sekaligus penandatanganan pakta integritas aset daerah serta tunggakan pajak bagi ASN  dan pejabat teras yang menggunakan kenderaan tersebut

 

” kita pasti akan tau kenderaan ini untuk siapa, di terima kapan dan untuk apa. sebab ada informasi bahwa ada anak oknum-oknum tertentu yang menggunakan kenderaan dinas pemda malaka di luar daerah kabupaten malaka. sehingga perlu di telusuri oleh inspektorat, satuan polisi pamong praja serta BPKAD kabupaten malaka”, ujarnya

 

ini tugasnya Inspektorat, Satpol PP dan keuangan atau BPKAD kabupaten malaka untuk telusuri ini.jika benar dugaan kita maka harus di ambil tindakan dan kita tidak boleh menutup mata terkait penggunaan barang-barang milik daerah dan negara yang tidak pada tempatnya, tandas Remigius

 

Remigius Asa juga mempertanyakan terkait mobil dinas kepala BP4D kabupaten malaka yang sempat di tarik saat kunjungan gubernur propinsi nusa tenggara timur di kabupaten malaka pada november 2020 yang lalu yang sampai saat ini belum di kembalikan kepada kepala BP4D kabupaten Malaka 

 

“alasan ditariknya mobil tersebut karna saya selaku kepala BP4D di nonjobkan. akan tetapi setelah itu saya di aktifkan kembali sepatut dan selayaknya mobil tersebut di kembalikan ke saya selaku kepala BP4D kabupaten malaka”, pungkasnya 

 

sesuai pengamatan saya mobil itu di over-over kepada oknum pejabat tertentu untuk di gunakan, namun tidak sesuai dengan pemanfaatannya. 

 

Ia meminta kepada bupati dan wakil bupati malaka segera di luruskan persoalan ini. sehingga tidak tumpang tindih dan kita jangan menutup mata terhadap hal-hal seperti ini karna bertentangan dengan norma, etika, standar prosedural dan kelaziman kita orang timor, pungkasnya

 

Remigius Asa berharap setelah apel kenderaan di lakukan agar segera di tertibkan kenderaan yang di pakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu roda dua maupun roda empat

 

ia juga menghimbau bila oknum itu sudah purna bakti atau pensiun di kembalikan, dan bila dia tidak pantas dan layak untuk menggunakannya di tarik dan diberikan kepada aparatur sipil negara yang memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. dan khusus mobil BP4D segera di kembalikan sehingga kami boleh mengunakan mobil tersebut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat

 

sementara itu lewat pesan singkat wattchap  ( WA ) kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah ( BPKAD ) kabupaten Malaka Aloysius Werang mengatakan bahwa, kami sudah mengeluarkan surat penarikan kenderaan dinas baik roda dua maupun roda empat di gunakan oleh oknum  yang tidak bertanggung jawab. dan selanjutnya akan di eksekusi oleh satuan polisi pamong praja kabupaten malaka.

 

” besok akan di adakan apel kenderaan. dan ternyata kenderaan itu di gunakan oleh yang tidak berhak, maka akan di lakukan tindakan kepada yang bersangkutan”, imbuhnya.****