MALAKA, metro7.co.id – Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Yayasan Pijar Timur Indonesia bersama mitra kerja dalam hal ini Pemda Malaka menyelenggarakan workshop pelaksanaan program peningkatan sanitasi menuju jamban aman serta regulasi pengelolaan sampah wilayah perkotaan kabupaten Malaka khususnya pada tujuh wilayah desa yang masuk wilayah kota kabupaten seperti Desa Wehali, Kamanasa, Harekakae, Kletek, Umanen Lawalu, Umakatahan dan Bakiruk,berlangsung di aula rapat Hotel Rayamana Betun, Senin (5/9/2022).

Melalui dua narasumber mitra kerja Plan Internasional dan yayasan Pijar Timur yang mewakili Pemda Malaka yakni Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Malaka selaku mitra kerja memaparkan program kegiatan masing-masing.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Januarius Bria, ST dalam menanggapi pertanyaan dari para peserta mengatakan bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Malaka, setiap tahun melalui dana alokasi khusus (DAK) telah mengintervensi program jamban sehat di setiap desa di Malaka. Sehingga dari pihak dinas mengawal program tersebut untuk dapat di manfaatkan oleh masyarakat di desa.

“Kita dalam hal ini pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ijin yang di keluarkan kepada sektor usaha. Jika sektor usaha melakukan kegiatan yang berdampak pada sanitasi maka tugasnya kita untuk kawal tindakan tersebut,” ujarnya.

Kesempatan sama juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Yanuaris Tae, ST yang mengatakan bahwa, bicara soal sampah berarti bicara tentang bagaimana pemerintah desa perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memahami tentang sanitasi. Sehingga setiap masyarakat dapat menyiapkan kotak sampah agar sampah itu jangan merusak sanitasi lingkungan baik di dalam kota Malaka maupun di wilayah desa masing-masing.

“Kita berharap supaya setiap masyarakat kita, kalau boleh menyiapkan wadah atau tempat seperti karung atau kotak sampah, sehingga sampah-sampah itu tidak mengganggu sanitasi lingkungan tempat kita tinggal khususnya desa-desa yang ada di dalam wilayah ibu kota kabupaten Malaka,” ujarnya.

Sementara itu Manejer Yayasan Pijar Timur area Malaka Vinsensius Kaibada menyoroti akan ketidak seriusan mitra kerja untuk bersama – sama dalam mengatasi sanitasi berbasis lingkungan di wilayah desa yang ada di sekitaran kota Malaka.

“Kebijakan itu dari nasional sampai dengan tingkat bawah, sehingga dapat mendorong orang untuk tidak melawan hukum,” imbuhnya.

Untuk diketahui bahwa selain kehadiran dari tujuh desa di wilayah kota kabupaten Malaka, juga terdapat badan maupun dinas mitra Yayasan Plan Internasional Indonesia dan yayasan Pijar Timur Indonesia seperti perwakilan dinas kesehatan, dinas perijinan satu pintu, dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD), perwakilan dari kecamatan Malaka tengah serta perwakilan dari Komunitas kelompok rentan Kabupaten Malaka. ***