BORONG, metro7.co.id – Himpunan Pemuda Mahasiswa Manggarai Timur (HIPMA-MATIM) Makassar mendesak Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas untuk bertindak serius dalam upaya penanganan covid-19. Hal ini di sampaikan oleh Ketua umum Husni Mubarak melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (10/7/2021).

Dia mengatakan, bahwa di Indonesia covid-19 sudah berjalan 3 tahun lamanya sehingga pemerintah hari ini, baik tingkat nasional, provinsi dan daerah tengah mengeluarkan instruksi untuk pembatasan kerumunan dalam upaya memutuskan rantai covid-19.Dan kini semua jenis penganggaran juga di fokuskan untuk penanganan covid-19.

“Dengan mengeluarkan kebijakan ini tentu bagi pemerintah daerah Manggarai Timur harus benar-benar serius dalam upaya penanganan covid-19 ini. Anggaran covid-19 secara keseluruhan di indonesia itu mencapai Rp. 23,35 Triliun dan disalurkan ke daerah melalui pintu masuk rekening daerah yang disebut dengan (APBD) dengan perincian anggaran sesuai jenis kebutuhan masing-masing,” katanya.

Pemerintah daerah tentu sampai hari ini banyak menuai kritikan dari berbagai lembaga, baik melalui DPR, LSM, Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda dan juga lembaga-lembaga kemahasiswaan.

“Kami bertanya kira-kira sejauh mana realokasi anggaran Covid 19 di Kabupaten Manggarai Timur, karena sampai hari ini tidak ada bentuk informasi terbuka oleh pemerintah daerah Manggarai Timur. Saat ini banyak tenaga kesehatan yang mengeluh tentang fasilitas seperti, APD, alat swab test baik itu ditingkat rumah sakit daerah maupun puskesmas yang ada disetiap kecamatan,” ungkapnya.

“Dengan bentuk kekurangan ini tentu kita menduga bahwa memang pemerintah daerah Manggarai Timur benar-benar sangat tidak serius dalam upaya penanganan covid-19 ini. Padahal kewajiban bagi pemda harus melakukan refocusing relokasi anggaran dalam mendukung seluruh program-program penanganan Covid-19 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan Corona Virus,” ujarnya.

Lanjutnya, bahwa dalam intruksi ini ada tiga point penting yang perlu diperhatikan oleh pemda Manggarai Timur. Pertama penanganan kesehatan, kedua penanganan dampak perekonomian agar menjamin usaha masyarakat tetap berjalan, dan ketiga penyedian pegamanan Social safety Net.

Hal ini yang harus benar-benar didorong pengalokasian secara ideal oleh pemda Manggarai Timur, dengan penganggaran yang cukup apalagi ditahun 2021 ini Mangarai Timur menambah anggaran Covid-19 sebesar 30%.

Namun berdasarkan data Kemendagri pertanggal 12 April 2021 ada 34 provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota di indonesia telah melakukan refocusing, “Namun yang menjadi persoalannya, masih ada 34 daerah yang belum melaporkan dan kemungkinan besar Manggarai Timur salah satu daerah yang belum melaporkan pengalokasian anggaran tersebut,” katanya.

“Kalau ini benar, kami sangat menghawatirkan dan dibalik ini semua kami menduga ada bentuk penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemda Matim. Misalkan isu yang beredar bahwa tempat karantina sudah tidak cukup lagi menampung pasien covid-19 yg dikarantina, padahal sudah jelas anggaranya diperuntukan dalam penanganan covid-19,” katanya.

Misalkan penyedian tempat bagi pasien yang terpapar penyakit, ini salah satu fasilitas penting yang harus diperhatikan, sehingga benar-benar dapat dipastikan mata rantai penyebaran virus cepat ditangani secara sigap oleh pemda Manggarai Timur, demi kepentingan kesehatan dan keselamatan orang banyak.

Lanjutnya, bahwa saat ini pemda Manggarai Timur tidak pernah menganggarkan terkait orang yang meninggal akibat covid-19 dan hal itu sangat disayangkan, justru pemda Manggarai Timur lebih sibuk praktek politik struktural dibandingkan kegiatan-kegiatan dalam upaya untuk mengatasi masalah pandemi disetiap kecamatan di Manggarai Timur.

“Kasihan masyarakat semakin panik dengan kondisi dan keadaan yang menimpa mereka. Tolong perhatikan itu dengan serius, satgas, gugus tugas harus benar-benar dievaluasi karena semakin naik angka yang terkonfirmasi positif dan penyebaran covid-19 di berbagai kecamatan.
Tolong terhatikan juga cara penangananya, pastikan datanya, serta cek yang terpapar ini dengan siapa mereka sering berinteraksi, supaya dapat terkonfir dengan sistematis, jangan hanya menunggu data dari kecamatan hal ini penting bagi gugus tugas kabupaten dalam upaya penanganan dalam kondisi gawat darurat,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan kepada bupati Manggarai Timur ditengah musiba semacam ini tangung jawab moral itu sangat penting bagi seorang pemimpin.*