MANGGARAIBARAT, metro7.co.id – Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) menggagas Forum Floratama 2020, yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF. Forum Floratama ini digagas dalam rangka pengembangan pariwisata premium berkelanjutan berbasis masyarakat di 11 Kabupaten di Labuan Bajo dan Flores, Lembata, Alor dan Bima. Rakor tersebut digelar di Ayana Resort Komodo, Labuan Bajo selama dua hari, Selasa-Rabu (6-7/10/2020).

 

Rakor Dibuka Gubernur NTT

Dalam Siaran Pers, Divisi Komunikasi Publik BOPLBF Direktur Utama BOPBLF, Shana Fatina menjelaskan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, hadir membuka Rakor tersebut. Selain Gubernur, para Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata dari 11 Kabupaten Koordinasi BOPLBF, akademisi, para pelaku pariwisata, komunitas, dan media nasional maupun lokal juga hadir daam forum tersebut. Forum Floratama 2020, kata Shana Fatina, dilaksanakan sebagai wadah pendekatan terpadu dan komprehensif untuk semua aspek dan sektor yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

 

Curah Gagasan Membangun Pariwisata Berkelanjutan

Kehadiran para pihak dalam forum itu diharapkan membangun koordinasi aktif lintas kabupaten melalui rekomendasi berbagai ide dan gagasan dari setiap program rencana pembangunan pariwisata di masing-masing wilayah di 11 kabupaten koordinasi BOPLBF.

“Forum ini sejatinya merupakan bentuk komitmen BOPLBF mewadahi pertemuan kolaborasi para pemangku kepentingan pariwisata dari berbagai latar belakang. Tujuannya untuk menghimpun berbagai informasi, ide dan gagasan pengembangan pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan. Bagaimana menyatukan semua ide dan gagasan dari semua ABCGM (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media),” kata Shana.

Shana menekankan, pariwisata berpotensi menggerakkan perekonomian hampir semua sektor dan menjadi pintu masuk yang paling mungkin bagi terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Dia mendorong para Kepala Daerah di 11 wilayah koordinasi BOPLBF untuk bersama-sama fokus membangun masyarakat yang kreatif, yang berorientasi menangkap setiap peluang kebutuhan pasar premium yang memenuhi standar kualitas pariwisata. Orientasi itu, lanjut Shana, tentunya dapat dicapai melalui pendampingan intensif agar manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

 

Sinergi Lintas Kabupaten 

Shana juga berharap, dengan terlaksananya Rakor Pengembangan Pariwisata Wilayah Koordinatif BOPLBF yang merupakan kegiatan utama BOPLBF hari ini menjadi momentum bagi para Kepala Daerah di 11 kabupaten untuk bersama-sama membangun sinergi lintas kabupaten melalui keunggulan daerah masing-masing. Seterusnya bersama-sama mewujudkan pariwisata berkelanjutan, juga dalam rangka mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium.

“Selain Rakor, kegiatan-kegiatan yang kami gelar selama Forum Floratama ini akan sangat menunjang sinergi pentahelix. Ini upaya kami agar kita semua dari berbagai komponen ini bisa duduk bersama dan saling melempar gagasan tentang bagaimana membangun pariwisata berkelanjutan,” terang Shana.

 

Menyusun ITMP

Hasil Rakor, demikian Shana, salah satunya akan menjadi draf rekomendasi bagi penyusunan ITMP (Integrated Tourism Master Plan)/Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu yang menjadi komitmen bersama untuk pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan Flores, Lembata, Alor, dan Bima.

Selain Rakor, lanjut Shana, beberapa kegiatan lain juga digelar di dalam Forum Floratama 2020, ini. Antara lain Launching Logo Cagar Biosfer Komodo, Reef Checker Graduation, Paparan Kolaborasi UNESCO Untuk Program Kita Muda Kreatif, Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BOPLBF diakhiri dengan Joint Commitment (komitmen bersama) Pengembangan Pariwisata Floratama oleh Pemerintah Pusat, 11 Pemerintah Daerah, dan BOPLBF.

Hari ke-2 Forum Floratama 2020 menggelar Forum FGD lima Bidang, antara lain FGD Peran Penting Publikasi Media Dalam Branding Pariwisata Berkelanjutan. FGD Pengembangan Produk Pariwisata Untuk Destinasi Terintegrasi. FGD Peluang Investasi Pariwisata Flores, Lembata, Alor, dan Bima. FGD Peran dan Keterlibatan Pemuda dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Florata, Membangun Jejaring, dan Melestarikan Budaya. FGD Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kelas Dunia di Flores, Lembata, Alor, dan Bima Melalui Bisnis Pariwisata.

 

Landasan Yuridis BOPLBF

Shana juga menyebut landasan yuridis, pembentukan BOPLBF di Labuan Bajo, yaitu Peraturan Presiden No. 32, Tahun 2018, Tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dengan fungsi dan peran strategis, kehadiran BOPLBF merupakan instrumen untuk memastikan eksistensi Labuan Bajo dan Flores sebagai destinasi pariwisata super prioritas.

Peran BOPLBF menurut amanat Perpres tersebut untuk mensinergikan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu dilaksanakan salah satunya dengan menyusun Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Terpadu Labuan Bajo Flores dan Penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Pembentukan BOPLBF sesuai dengan komitmen Pemerintah Pusat, terutama sejak ditetapkannya pariwisata sebagai sektor unggulan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Dengan demikian, cita-cita menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan sebagai lokomotif penggerak ekonomi bangsa diwujudkan dengan komitmen Pemerintah Pusat, yaitu dengan membentuk 10 Bali Baru dan secara bertahap membentuk Badan Otorita Pariwisata di masing-masing kawasan tersebut yang diberi peran dan fungsi strategis untuk melakukan akselerasi pembangunan Pariwisata.

BOPLB, lanjut dia, merupakan Badan Otorita Pariwisata(BOP) ke-3 yang dibentuk setelah Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BODT) dan Badan Otorita Borobudur (BOB), yang diberi amanat untuk melakukan akselerasi pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores, Lembata, Alor, dan Bima.

“Fungsi koordinatif BOPLBF berkaitan dengan peran koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, dan pembangunan di 11 kabupaten yaitu, Bima, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor dan Lembata,” urainya.

Selain itu, BOPLBF dibentuk untuk mensinergikan pengelolaan kawasan pariwisata sebagai suatu kesatuan sehingga langkah-langkah yang diambil antar pelaksana kewenangan, baik di pusat dan di daerah lebih sistematis, terarah dan terpadu. Oleh karena itu peran BOPLBF sangat krusial dalam mengoptimalisasi pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian sumber daya kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai gerbang ekowisata kelas dunia di provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sebagai katalisator dalam pengembangan kawasan pariwisata, BOPLBF diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata sebagai lokomotif utama perekonomian Labuan Bajo Flores dan secara nyata meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, devisa serta kesempatan kerja untuk mensejahterakan hidup masyarakat”, tutur Shana.

 

Program Kerja

Dia menyebutkan sejumlah program kerja sejak 2019 telah dilaksanakan untuk mengembangkan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi super prioritas melalui 9 pilar yang meliputi pengembangan destinasi melalui 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas), pengembangan industri dan kelembagaan melalui SMI (SDM, masyarakat dan industri), serta promosi pariwisata melalui BAS (branding, advertising, dan selling).***