MAYBRAT, metro7.co.id – Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Maybrat, Agustinus Tenau,S.Sos,M.Si menanggapi pertemuan sepihak yang dilakukan gabungan partai Golkar, PDIP dan PKS sebagai koalisi Sako di Ayamaru itu, tanpa kehadiran partai Nasdem menurutnya itu cacat hukum.

“Proses itu seharusnya tidak dilanjutkan mendaftar di Pansus. DPRD PAW Wabup Maybrat massa sisa jabatan 2017-2022, karena konsultasi berlanjut ke provinsi dan pusat Mendagri nanti akan kembali mentah lagi, sepanjang empat partai koalisi tidak duduk berembuk tandatangan berita acara koalisi bersama setelah itu mengirim ke Pansus DPRD dari tiga nama itu,” ujarnya.

Menurut Agus Tenau yang Juga sebagai wakil ketua II DPRD Kabupaten Maybrat ini bahwa secara internal apa yang dilakukan DPC PDI-P, DPD partai Golkar dan PKS itu mereka menghianati perjuangan sendiri, karena kata dia bicara konteks koalisi secara fakta tidak melibatkan Nasdem.

Buktinya Koalisi keluarkan undangan tetapi Nasdem tidak ikut tanda tangan tetapi diteken oleh ketua koalisi Septinus Naa tetapi saya sebagai sekretaris tidak. “Apa yang dilakukan gabungan partai Golkar, PDI-P dan PKS itu menurut kami itu proses langkah mundur. Seharusnya mereka membaca baik, surat yang dilayangkan Pansus melalui ketua DPRD perpanjangan waktu untuk pengajuan calon wakil bupati Maybrat sepantasnya meujuk dua nama sesuai perintah Undang-undang tetapi mereka (red) tidak menghadirkan Nasdem, menurutnya sudah berada pada kepentingan yang berbeda,” akuinya.

Politikus partai Nasdem ini menegaskan teman-teman sepertinya egois untuk kepentingan partainya. Tetapi kata dia perlu diingat bahwa perlengkapan PAW Wabup Maybrat mendampingi seorang bupati menjalankan roda pemerintahan untuk melayani dan mengayomi masyarakat di kabupaten Maybrat. Oleh karena itu kata dia sikap kami Nasdem jelas yang dilakukan sepihak oleh partai Golkar, PDI-P dan PKS silahkan saja fersi mereka tetapi nantinya sampai di Pansus mentah juga.

“Jangankan di Pansus, konsultasi ke provinsi dan pusat melalui Mendagri akan dikembalikan, sudah berapa kasus PAW kepala daerah di Indonesia juga sama itu. Sepertinya 4 partai koalisi tetapi tiga yang buat koalisi ikut tantanda tangan tetapi satu tidak ikut tanda tangan maka konsultasi ke provinsi dan pusat hal itu akan di kembalikan sampai harus ada titik temu,” ucapnya.

Menurut Agustinus waktu Pemilu pemenangan bupati dan wakil bupati tanpa Nasdem belum tentu menang dan sebaliknya ada partai Nasdem tanpa ketiga partai lain juga belum tentu menang. “Seharusnya itu menjadi evaluasi partai koalisi politik tidak ada dasar kalau awal kita berkawan kenapa di akhir ini tdk dilakukan dengan baik terkesan mereka tidak menghargai Nasdem,” katanya.

Dengan itu kata dia, ditegaskan partai Nasdem keluar dari koalisi Sagrim-Kocu (Sako) karena kami berada di koalisi kami tidak dapat apa-apa, tidak diuntungkan. Menurutnya sebagai partai yang elegan, demokratis dan partai pancasilais seharusnya buka ruang secara aturan PDIP tanpa Nasdem juga tidak memenuhi syarat sebaliknya Nasdem satu  kursi tanpa PDIP tiga kursi juga tidak memenuhi syarat. “Bagaimana memenuhi syarat sebaiknya kita duduk bicara baik-baik, misalnya Golkar sudah ambil bupati tidak mungkin ambil wakil lagi, kan lucu,” katanya.

Bagaimana membangun kebersamaan kebijakan dan rekonsiliasi diwilayah Maybrat, sebagai mana didengungkan kepala daerah sebelumnya mari bumi Ayamaru Aitinyo dan Aifat (A3) kita bagi kepemimpinan yang ada sesuai hukum teofani bagi maybrat.

Jika Jabatan Bupati sudah dipegang dari Ayamaru, Sekda dari Aitinyo maka Wakil Bupati seharusnya menjadi milik orang Aifat, sehingga Leonardus Kore sudah  memenuhi syarat. Caranya bagaimana menurutnya kembali bertemu sesama koalisi, yang kemarin tiga partai buat itu mentah menurut Nasdem supaya duduk ulang, rembuk Partai Golkar undur tidak usah ajukan orang lagi karena sudah dapat bupati. “Silahkan dorong PDIP, Nasdem dan PKS supaya PDIP dan PKS dorong 1 orang yaitu Markus Jitmau dan Nasdem kami dorong Leonardus Kore. Soal siapa menang dan siapa kalah biarkan hal itu akan berproses sesuai mekanisme di Pansus supaya tertib dan itu enak untuk kita semua,” ajaknya.

Lanjut dia sampai saat ini tidak ada partai yang menyerah tidak ada stetmen yang bahwa koalisi hanya dua kandidat, koalisi yang mana. Jangankan bawa ke provinsi atau pusat sampai di Pansus aja sudah dianggap cacat prosesnya.

“Harus kembali  ulang bersatu sebagai koalisi sebelumnya berarti Golkar undur dan PDIP dan PKS dorong Markus Jitmau dan Nasdem dorong Leonardus Kore kan sederhana saja,” tandasnya.  ***