MALAKA, metro7.co.id – Dalam rangka Percepatan dan deklarasi program Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di desa, Plan internasional Indonesia dan yayasan Pijar Timur Indonesia mengadakan Workshop pembelajaran Sanitasi total berbasis masyarakat Gender Equality Sosial (GESI) bersama Pokja AMPL, para Camat, para Kepala puskesmas serta perwakilan OPD terkait, yang berlangsung di lantai dua Puskesmas Betun, Rabu, (28/9/2022).

Selain 12 Camat dan 20 Kepala puskesmas se-Malaka, juga hadir perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Plan internasional Indonesia dan yayasan Pijar Timur Indonesia yakni dinas kesehatan kabupaten Malaka, dinas Pemberdayaan masyarakat desa (PMD) serta dinas lingkungan hidup.

Vinsen Kiabada selaku manajer Plan internasional Indonesia cabang Malaka ketika di temui usai kegiatan menjelaskan bahwa, untuk mempercepat deklarasi STBM di desa dan mencegah Stunting maka dihadirkan para camat dan kepala puskesmas untuk mengikuti Workshop.

Menurutnya peran camat dan kepala puskesmas sangat besar dalam mempercepat program STBM dan penanganan Stunting di desa.

“Kenapa harus camat dan Puskesmas, sebab tugas puskemas itu promotif dan preventif. sementara camat memiliki wilayah untuk mengkoordinir desa-desa, sehingga untuk percepatannya harus ada kerja sama lintas sektor baru sampai ke desa-desa,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan bahwa, yang paling penting di dalam pencegahan Stunting itu adalah layanan air bersih dan sanitasi, selain layanan kesehatan berupa imunisasi dan Gizi seimbang, namun yang paling penting juga adalah layanan dasar soal air bersih dan perbaikan sanitasi.

“Karna dari sisi pengaruh itu, layanan kesehatan hanya 20 persen. sementara perilaku masyarakat dan lingkungan itu ada 70 persen dan sisanya faktor turun hanya 10 persen. fokus kita ke pelayanan kesehatan, namun justru faktor perilaku dan lingkungan itu yang membuat Stunting kita tetap tinggi,” ujar Vinsen.

Dirinya pun mengatakan bahwa setelah ini para camat akan membentuk tim terpadu di kecamatan untuk berkolaborasi dengan desa-desa agar melakukan monitoring bersamaan, termasuk program jangka panjangnya mereka akan membuat peraturan desa bagi masyarakat yang tidak memiliki jamban akan mendapatkan sanksi.

“Tadi saya tegaskan ke mereka bahwa kamu mau sibuk urus aturan ko mau monitoring, ini bahaya,” pungkasnya. ***