MALAKA, Metro7.co.id – Penanganan Prevalensi Stunting di Kabupaten Malaka membutuhkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stackholder yang bergerak.

Baik pada aspek kesehatan anak ataupun sanitasi seperti Yayasan Pijar Timur dan Yakkum Bethesda dapat tercapai tujuan bersama dalam penanganan Stunting di Malaka.

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator USIAD Momentum Malaka, Viktor usai melakukan rapat bersama delapan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Malaka, di ballroom lantai tiga Hotel Nusa Dua Betun, Rabu (18/5).

Selain itu, juga hadir dua stackholder NJO di wilayah Kabupaten Malaka, yakni Pijar Timur dan Yakkum Bethesda.

Tujuan dari rapat tersebut, outputnya berupa kerangka road map yang menjadi rujukan penyusunan strategi dalam pengumpulan data kegiatan rencana aksi daerah dalam rangka implementasi penanganan prevalensi stunting, sekaligus kerangka pendanaan yang di intervensi oleh dinas terkait.

“Kita akan pake data-data dari dinas terkait dalam mengadvokasi tim anggaran daerah (TAPD) untuk pastikan anggaran-anggran yang di ajukan oleh instansi terkait jangan di potong, sehingga anggaran tersebut dapat di manfaatkan untuk penanganan prevalensi Stunting di Malaka,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, diskusi dan pembahasan akan terus dilakukan terkait pengumpulan data oleh dinas terkait saat lokakarya, Minggu (24/5).

Sehingga melalui matrix pengumpulan data rencana aksi daerah yang disebarkan oleh dinas terkait.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan, Bapeda, PMD, KB, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, Sosial yang bertanggung jawab terhadap indikator sensitif penanganan stunting di wilayah Malaka.

“Tadi kita sudah sampaikan, bahwa tiga puluh persen itu kontribusinya intervensi spesifik multi stackholder dalam hal ini dinas terkait, sehingga harapannya kalau bisa semua dokumen ini dikemas dalam satu peraturan atau regulasi yang akan menjadi rujukan kegiatan bersama, juga diintegrasikan dengan rencana kerja Pemda,” bebernya.

Ia berharap, semua stackholder dan instansi terkait perlu kerja bersama, berkolaborasi, tidak kerja sendiri, sehingga tercapai semua tujuan kegiatan l, yakni penangan prevalensi Stunting di wilayah kabupaten Malaka. “Kalau bisa anggarannya tidak dipotong atau dialihkan oleh TAPD,” tutupnya.