BOJONEGORO, metro7.co.id – Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, turut menghadiri kegiatan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Pertemuan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (17/9/2020).

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menanggapi keluhan pemberlakuan Kartu Tani guna penebusan pupuk bersubsidi yang belum siap. Sehingga, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pertanian melakukan pembahasan mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi mendatang.

Dalam kesempatan ini, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Bambang Hariyanto, mengatakan bahwa TNI AD tak henti-hentinya mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di wilayah teritorial khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

Kodim 0813 Bojonegoro berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan para petani, hal itu sebagai tindaklanjut perjanjian kerjasama antara TNI AD dengan Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka Percepatan Program Pembangunan Pertanian guna terwujudnya ketahanan pangan nasional.

“Sebagai langkah nyata ini Kodim 0813 Bojonegoro melalui Babinsa jajaran akan melakukan pendampingan petani, serta pengawalan pendistribusian pupuk bersubsidi hingga tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kodim 0813 Bojonegoro khususnya para Babinsa yang telah melakukan pendampingan petani bersama Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Pembelian pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah, dapat dimanfaatkan melalui program Kartu Tani. Sehingga, untuk menunggu kesiapan Kartu Tani tersebut, sementara ini para petani di dapat melakukan pembelian pupuk secara manual.

“Penyebab kelangkaan pupuk salah satu faktornya juga karena masa tanam yang bersamaan di hampir seluruh wilayah,” ujarnya.

Ditambahkanya bahwa jika Kartu Tani belum selesai sampai waktu yang ditargetkan, maka petani bisa membeli pupuk secara manual dengan syarat yang berlaku. Persyaratan yang harus dilalui yaitu petani harus mempunyai rekom dari Dinas Pertanian lewat KUPT di BPP Kecamatan, agar dapat diproses dengan cepat.

Kemudian, Ketua Kelompok Tani (Poktan) dapat meminta pengajuan sesuai dengan kebutuhan anggotanya ke PPL setempat lalu diteruskan ke kios distribusi terkait. Dari 193.614 orang yang mendaftar, baru 148.281 kartu yang tercetak dan kartu yang teraktivasi sudah 31.554 namun belum ada yang terinjek.

“Oleh karena itu, kepada pihak ketiga yaitu BNI untuk segera memproses Kartu Tani agar segera dipakai oleh petani untuk membeli pupuk bersubsidi,” harapnya.

Sementara dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah percepatan dalam mendukung program Kartu Tani tersebut. Agar kelangkaan pupuk yang terjadi akhir-akhir ini dapat segera ditanggulangi.

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan setiap sektor untuk fokus kepada tugas masing-masing. Distributor fokus pada tugasnya, kemudian para agen juga harus fokus kepada kelompok tani.

“Mari bersama-sama dari pihak BNI, Dinas terkait, Kejaksaan, TNI, Polri lakukan percepatan. Jika Kartu Tani sudah diaktivasi, segera digunakan untuk mendukung roda pemerintah guna mengontrol pedagang subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran,” tuturnya. ***