LAMTENG – Kadis Koperasi dan UKM Lampung Tengah Mahmuri masih meragukan anggaran Rp 30 miliar untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat. Pasalnya, anggaran tersebut belum bisa dipastikan apakah jadi dianggarkan atau tidak.

“Saya belum bisa memastikan apakah anggaran Rp 30 miliyar itu jadi dianggarkan atau tidak. Yang jelas, saat ini kami masih mendata dan menyiapkan persyaratan UMKM mana saja yang berhak menerimanya,” ujar Kadis saat diwawancari diruang kerjanya, Senin (8/06/2020).

Saat ditanya tentang mekanisme penyaluran anggaran Rp 30 miliyar, Kadis Koperasi dan UKM Lamteng, menyatakan tidak mengatahui sistemnya.

 “Saya tidak tau. Seperti apa sistem penyalurannya. Yang pasti kami lagi menyiapkannya,” singkatnya. 

Sementara itu,  Forum Pemuda-Pemudi Lampung Tengah (FPPLT) menilai anggaran Rp 30 miliar untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berasal dari anggaran APDB Lampung Tengah rawan korupsi. 

Pasalnya, saat ini Dinas Koperasi dan UKM Lampung Tengah baru menyiapkan kreteria UMKM mana yang berhak menerima bantuan modal tersebut. 

Koordinator II (Dua) FPPLT Agus Setiawan mengatakan saat ini Dinas Koperasi dan UKM Lamteng belum siap menerima anggaran Rp 30 miliar untuk pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Pasalnya, Dinas tersebut baru mendata dan menyiapkan kreteria penerima bantuan.

“Kalau belum siap tentu akan acak-acakan penyalurannya dan rawan terjadinya korupsi. Hal tersebut tentu akan merugikan daerah Lamteng dan negara,” jelasnya. 

Agus menjelaskan bahwa perlu pengawasan yang ketat dari penegak hukum dan masyarakat untuk mengawasi anggaran tersebut bila jadi dikucurkan. 

“Bila jadi dikucurkan, disini saya meminta dan mengajak penagak hukum serta masyarakat untuk mengawasi anggaran bantuan UMKM yang terdampak Covid-19, agar tepat sasaran,” kata Agus. 

Senada juga diungkapkan,  Forum Milenial Gunungsugih Riski Abdurahman mengaku siap untuk mengawasi anggaran bantuan untuk UMKM bila jadi dikucurkan.

 “Apabila jadi dikucurkan kami akan siap mengawasi dan mengecek apakah anggaran tersebut. Supaya tepat sasaran serta tidak terjadi penyimpangan anggaran,” tegasnya.(meteo7/sandi) 

Reporter : Fredi Kurniawan Sandi / Kota Metro – Lampung.