MALANG, metro7.co.id – Jumlah penduduk miskin di Kota Malang kini turun secara signifikan dalam kurun waktu 10 tahun. Dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin menjelaskan, tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 4,26 persen atau setara dengan 37,78 ribu jiwa. Angka kemiskinan di tahun 2024 ini menunjukkan penurunan paling signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Angka ini menjadikan Kota Malang sebagai kota dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur,” ujar Umar.

Umar menyebutkan, beberapa faktor pendorong penurunan angka kemiskinan di Kota Malang. Salah satunya adalah basis data yang disusun melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM), yang menghasilkan data by name by address dan by need, memungkinkan intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, keberhasilan dalam mengendalikan harga komoditas-komoditas pemicu inflasi juga berperan penting.

“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tambahnya.

Namun, Umar mengingatkan, persoalan kemiskinan tidak hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Dimana indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, karena indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” lanjutnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, turut memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Wahyu juga menambahkan bahwa pada periode Juli 2024, Kota Malang mengalami deflasi sebesar -0,01 persen dengan inflasi year on year di angka 1,83 persen, yang masuk dalam range inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen (plus minus satu).

“Tentu kita harus tetap waspada, sebab dalam Rakornas TPID hari Senin lalu disebutkan beberapa komoditas seperti minyak goreng, beras dan cabai rawit mengalami kenaikan harga,” ujar Wahyu.

Wahyu menegaskan, pihaknya akan melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama untuk komoditas cabai rawit.

“Langkah yang diambil termasuk penandatanganan kerja sama antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta memantau harga-harga komoditas di pasar-pasar oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang,” tutupnya.