WONOSOBO, metro7.co.id – Desa dan kelurahan memiliki potensi besar sebagai sumber data yang valid dan akurat bagi keberhasilan pembangunan dan dasar pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dihadapi daerah.

Hal tersebut, disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat melaunching peluncuran Sistem Informasi Desa (SID) Terpadu melalui Open SID dan Tanda Tangan Elektronik di GOR Watu Gong Kalierang Selomerto Wonosobo, Rabu(18/10/2023).

Selain itu, Afif juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya peluncuran Sistem Informasi Desa Terpadu dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Harapannya, melalui kegiatan tersebut akan menguatkan pemahaman bersama, tentang pentingnya pengelolaan data yang bersumber dari desa dalam SIDesa Terpadu, untuk akselerasi pembangunan wilayah.

“Semoga melalui terobosan ini dapat menguatkan pemahaman bersama, tentang pentingnya pengelolaan data yang bersumber dari desa dalam Sistem Informasi Desa Terpadu, untuk akselerasi pembangunan wilayah. Selain itu, terciptanya pemahaman bersama atas pentingnya digitalisasi administrasi pemerintahan, serta meningkatnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam proses kerja sehari-hari, sehingga mampu mendukung akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Wonosobo,” katanya.

Menurut Afif, dalam rangka percepatan transformasi digital yang mengubah secara struktural cara kerja, aktifitas, konsumsi, belajar, hingga transaksi dari offline ke online, maka diperlukan terobosan diberbagai sektor strategis, seperti percepatan integrasi pusat data nasional. SPBE hadir sebagai tools yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi terhadap efektifitas pada pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

“Persiapan kebutuhan Sumber Daya Manusia(SDM) talenta digital, serta persiapan yang berkaitan dengan regulasi, pendanaan dan pembiayaan. Penerapan SID Terpadu, sebagai basis data penting yang dihasilkan desa, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan. Salah satunya dengan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di Wonosobo,” imbuh Afif.

Harapannya, desa mampu memonitor dan mengevaluasi laporan terkait kemiskinan dan stunting di wilayah masing-masing. Pasalnya, sistem data yang lebih terukur akan memudahkan melihat lokasi dan sasaran prioritas.

Untuk itu, pihaknya meminta segenap jajaran kepala desa, perangkat desa, dan lurah agar secara serius dan profesional mengelola data sesuai dengan kaidah statistika. Data yang terkelola dengan baik akan mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan efisien.***