TAKALAR, metro7.co.id – Terkait kisruh pemecatan Sekretaris Desa (Sekdes) Punaga, Staf Desa Punaga serta tuntutan demonstrasi masyarakat Punaga, terkait penggantian Penjabat (Pj) Kades Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, mulai Juli sampai saat ini belum ada titik terang dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Takalar.

Pj Kades Punaga, Sudirman Nompo baru menjabat sekitar empat bulan lebih sudah mencopot sekdes dan aparat desa. Dalam hal ini ratusan masyarakat Desa Punaga telah melakukan demonstrasi di depan kantor Desa Punaga, menuntut ditarik kembali sekdes serta Staf desa yang dikeluarkan dan menuntut Pj Kades Punaga untuk minta diganti oleh Bupati Takalar sampai sekarang belum ada tanggapan.

Senin, (28/9/2020) Ketua BPD Desa Punaga, H Sirajuddin Noto, bersama beberapa tokoh masyarakat Desa Punaga, kini mendatangi kantor DPRD Takalar untuk menyampaikan langsung permasalahan yang menjadi polemik dan kisruh di Desa Punaga.

Ketua Komisi I DPRD Takalar H Nurdin bersama beberapa anggota DPRD menerima perwakilan dari Desa Punaga yang datang untuk mempertanyakan terkait beberapa permasalahan yang ada di Desa Punaga.

“Kedatangan kami kesini untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Punaga, yaitu tanpa ada dasar yang kuat PJ Kades Punaga Sudirman Nompo, yang sifatnya arogan kini melakukan pemecatan Sekdes serta Staf desa secara sepihak, tanpa ada rekomendasi dari camat Mangarabombang. Ini sudah melanggar regulasi juga melanggar aturan, UU Permendagri, serta tuntutan masyarakat dalam demonstrasi di depan kantor Desa Punaga meminta diganti PJ Kades Punaga yang sampai sekarang belum ada respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar,” kata Ketua BPD H Sirajuddin Noto dalam sidang di ruangan komisi 1 DPRD Takalar.

Ketua Komisi I DPRD Takalar H Nurdin pun memberikan tanggapan dan saran terkait permasalahan yang ada di Desa Punaga. “Sepertinya masyarakat Takalar saat ini sedang resah, salah satunya yaitu tata kelola pemerintahan yang kadang tidak berjalan sesuai mekanisme, yang paling sering berpolemik adalah penggantian perangkat desa yang tidak sesuai mekanisme, ini merupakan kemunduran dalam memajukan sebuah desa yang hanya disibukkan oleh gonta-ganti perangkat desa,” ucap Nurdin.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini akan menyurati Pj Kades Punaga, Camat Mangarabombang sampai Asisten 1 untuk membahas permasalahan ini, yang telah menjadi polimik di masyarakat Desa Punaga saat ini,” ucap anggota DPRD dari fraksi Nasdem, Andi Edwin Parawangsa Karaeng Lomba menambahkan.***