MUARADUA, metro7.co.id – Perwakilan anggota Badan Perusyawaratan Desa dari 19 kecamatan di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mendatangi gedung DPRD OKU Selatan pada Senin (9/11/2020). Mereka menanyakan kejelasan tentang usulan penyetaraan penghasilan tetap (siltap).

Sebelumnya, BPD se-OKU Selatan mengusulkan penyetaraan siltap secara tertulis agar menjadi agenda dan diikutsertakan dalam pembahasan saat Sidang Paripurna 2020. Tak kunjung mendapat jawaban dan kepastian, mereka kecewa. Ada sekitar ratusan anggota BPD dari berbagai penjuru OKU Selatan ingin menemui wakil rakyatnya tersebut.

Perwakilan BPD dari 252 desa berjumlah lebih kurang 200 orang tersebut diterima oleh wakil DPRD Oku selatan, Yohana Yudayanti dan beberapa anggota dewan lainnya. Dalam balutan suasana kekeluargaan, anggota dewan menyambut baik kedatangan para anggota BPD tersebut.

“Kami datang ke sini mempertanyakan tindak lanjut usulan kenaikan hak dan tunjangan kami yang berkas usulannya sudah diajukan di bulan Mei 2020 tempo hari. Namun mengapa hingga sekarang belum ada jawaban?” kata Andika, BPD Negeri Batin, Kecamatan Buay Sandang Aji di hadapan wakil rakyat.

Begitu pula Jadli, BPD Tanjung Raya menimpali. “SK kami BPD adalah SK Bupati. Tapi gaji kami anggota yang hanya Rp 400 ribu tidak setara dengan Linmas yang hanya SK-nya Kepala Desa. Sementara tanggung jawab dan beban moral ada di pundak kami. Untuk itu mohon kiranya kepada anggota DPRD untuk memperjuangkan aspirasi ini,” ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Jaka, perwakilan dari BPD Kecamatan Buay Rawan juga menambahkan. “Bila perjuangan kami menuntut peningkatan kesejahteraan ini diabaikan, maka kami akan datang lagi melakukan aksi dengan massa lebih banyak,” imbuhnya bersemangat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Heri Martadinata melalui Yohana Yudayanti berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas PMD OKU Selatan untuk menindaklanjuti usulan penyetaraan tunjangan BPD yang diusulkan agar disesuaikan dengan gaji perangkat desa.

“Secepatnya secara kelembagaan akan kami undang pihak dari Dinas PMD untuk mempertanyakan sudah sejauh mana hal ini ditangani.” jelas anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar itu.

Doris Novalia, anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra juga menambahkan. “Di tengah suasana covid-19, kita apresiasi keinginan seluruh anggota BPD dalam menyampaikan aspirasinya. Tentu hal ini akan secepatnya kami tanggapi untuk bekerjasama dengan pihak-terkait. Tentu semuanya butuh waktu dan berproses. Nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada perwakilan BPD,” tutupnya.