PALEMBANG, metro7.co.id – Dugaan penyimpangan dan mark up anggaran Koni Sumsel tahun 2021, Ketua Umum KONI Sumsel, Hendri Zainuddin belum memberikan tanggapan ataupun jawaban. Kendati surat konfirmasi tertulis telah dilayangkan dan diterimanya sejak tanggal 31/1/2022 lalu.

Anggaran KONI Sumsel Tahun 2021 yang diduga adanya penyimpangan dan mark up sekitar Rp. 11.322.135.297.- (Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan Penarikan Dana Abadi sebesar Rp 1.000.000.000.- ( Satu Milyar Rupiah), dengan rincian:

A. 1. Belanja obat- obatan dan suplemen pelatda atlit Koni Sumsel di JSC Jakabaring Palembang, bidang kesehatan membeli obat- obatan senilai Rp 6.500.000,-.dilaporkan di pembukuan tanggal 5 Desember 2021 menjadi Rp 99.820.000,-. Dan pada tanggal 21 Juli 2021 ada biaya obat-obatan sebesar Rp 62.100.000,-.

2. Biaya kamar rakerda utusan cabor Pemprov anggota Koni sebesar Rp 1.209.800.000,- di Hotel Grand Zuri (The Alts Hotel) diduga fiktif karena utusan cabor Pemprov tidak menginap di hotel.

3. Dalam buku kas umum ada pengeluaran untuk pembelian ATK tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp 16.704.500, tanggal 30 November 2021 Rp 13.760.000 dan pada tanggal 29 Desember 2021 Rp 16.238.497. Pengeluaran tersebut diduga piktif karena bidang-bidang di Koni tidak pernah dibantu ATK.

4. Belanja medali Porprov 13 Koni Sumsel, SPK.001/SPK/Porprov/KONI SS/IX/2021 sebesar Rp 302.937.500 tidak melalui tender dan diduga di mark up.

5. Pembelian peralatan pertandingan untuk Pon XX di Papua tidak melalui proses tender dan diduga di mark up seperti:
a. Biaya pembelian peralatan pertandingan cabor panjat tebing, atletik, dayung, sepatu roda. SPK No 85/PPK-S KONI-SS/VIII/2021, Rp 274.289.000

b. Biaya pembelian peralatan cabor anggar tanggal 18 Juli 2021, SPK No.82/PPPK – S/ KONI- SS/VIII/2021 sebesar Rp 461.765.000.

c. Pembelian peralatan pertandingan cabor motor, senam, sepak takraw, tenis meja, bulu tangkis, tanggal 20 Juli 2021, sebesar Rp
432.039.000.

d. Pembelian peralatan pertandingan cabor taekwondo, karate, gulat dan wushu tanggal 7 Agustus 2021 sebesar Rp 354.879.000

6. Pembelian pakaian olah raga total nilai Rp 898.575.000 diduga di mark up. Dengan rincian
a. SPK No 006 senilai Rp 249.612.500

b. SPK No.005 senilai Rp 349.062.500

c. SPK No.40 senilai Rp 159.500.000

d. SPK No.41 senilai Rp 140.400.000

e. SPK No.42 senilai Rp 198.500.000.

7. Biaya konsumsi pelatda kontingen Sumsel PON XX Papaua sebesar Rp 2.481.434.500 dengan modus seolah olah satu paket dengan biaya makan wisma atlit.

8. Pembelian pakaian defile PON XX Papua sebesar Rp 401.520.800 dan pembelian pakaian olah raga pemberangkatan Ke PON Papua Rp 428.512.500 tidak melalui proses tender. Serta pembelian pakaian lounching PON XX Papua sebesar Rp 71.080.000 diduga fiktif.

9. Pembayaran uang harian 38 cabor Porprop ke XIII di OKU Raya sebesar Rp. 3.796.675.000 diduga adanya mark up jumlah panitia dan waktu(hari) bertugas , mengingat jadwal pertandingan tidak serentak.

10. Biaya insentif pengelolaan tata laksana keuangan selama 6 bulan dari bulan Juni sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp 198.000.000 (6 bulan X Rp 33.000.000)

11. Penarikan dana abadi atau dana deposito bantuan pihak ke 3 sebesar Rp 1 miliar, yang ditarik atau diambil pada tanggal 20 September 2021 .

Ketua Umum Koni Sumsel, Hendri Zaenuddin terkesan tertutup, tidak mau memberikan penjelasan surat konfirmasi terkait dugaan penyimpangan dan mark up anggaran Koni Sumsel tahun 2021.

Walaupun pada tanggal 2 Februari 2022, Bagian Hukum Koni Sumsel, Misnan Hartono via telpon mengatakan tanggapan surat konfirmasi dari media akan diundang langsung ke kantor KONI pada hari selasa 8 Februari 2022 jam 10.00 Wib. Namun pada tanggal 8 Februari sesuai undangan hingga kini tidak ada kabar kejelasan.

Sekjen Koni Pusat, TB Ade Lukman, ketika dikonfirmasi 10/2 via WhatsApp menjelaskan pihaknya baru mendapatkan beritanya hari ini atas adanya dugaan penyimpangan anggaran Koni Sumsel. “Tentunya kami akan mengikuti perkembangan atas hal tersebut. Selain itu kami juga akan menanyakan kepada Koni Sumsel prihal pemberitaan yang kami dapatkan,” katanya.

Bagian Hukum Koni Sumsel mewakili Ketua Umum Koni Sumsel, Hendri Zainuddin via telpon 11/2 menjelaskan tentang surat konfirmasi pihak Koni belum bisa memberikan penjelasan, karena surat konfirmasinya hilang tercecer.

Terkait hal itu, Ketua Komite Aksi Masyarakat Peduli Anti Korupsi Membela Rakyat (Kampak Mera), Saiful Bahri mengatakan lembaganya akan terus mengawal, mengusung dan akan melaporkan kepada intansi terkait ke Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Kapolda Sumsel atas dugaan penyimpangan dan mark up anggaran Koni Sumsel tahun 2021.

Serta menghimpun LSM yang ada di Palembang untuk merapatkan barisan bersama-sama memonitor jalannya proses penegakan hukum baik dari pihak Kejati maupun Kapolda Sumsel atas dugaan penyimpangan dan mark up anggaran Koni Sumsel tahun 2021. ***