LABUHANBATU, metro7.co.id – Adanya isu negatif yakni bakal adanya politik uang yang berdampak krisis kepemimpinan alias ketidak percayaan publik di Kabupaten Labuhanbatu jelang Pemilu 2024 tak terkecuali Pilkada Serentak tak menyurutkan Faizal Amri Siregar disapa akrab Bang Nanda siap maju calon bupati, bahkan telah deklarasi pada Jumat tadi, bersama keluarga besar dan masyarakat pendukung.

Bang Nanda yakin dan siap maju Pilkada 2024. Menurutnya, pilihan bacalon independen/perseorangan merupakan niat yang berkeinginan membangun daerah, antara lain dari masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang perlu ditingkatkan, terutama menyangkut kepentingan orang banyak.

“Ia, bisa saja krisisnya kepercayaan terhadap pemimpin, setidaknya dapat saja terjadi. Maka calon independen adalah langkah saya tuk mencalonkan sebagai kepala daerah tanpa disokong oleh Parpol atas nama diri sendiri, bahasa sederhana seperti itu,” tandasnya.

Senada, Tokoh Masyarakat Labuhanbatu, Ir.H Nukman Harahap selaku ayah mertua Bacalon Bupati sekaligus mantan Kepala Kantor Informasi Penyuluh Pertanian (KIPP) Labuhanbatu sebelumnya, kepada wartawan Senin, sore (09/10/2023) lalu mengakui hal itu di Cafe Jaan WR Supratman, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.

“Saya dan keluarga besar telah bermusyawarah telah merestui majunya Faizal Amri Siregar menjadi Bacalon Bupati Kabupaten 2024 nantinya melalui jalur Independen,” terangnya.

Sementara data diperoleh melalui publik Kasi KPU Labuhanbatu Web zoom bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK -red) kekayaan Cawabup nomor 3 Pilkada tahun 2020 lalu, Faizal Amri Siregar tercatat sebanyak Rp 23.675.080.000 miliar.

Adapun informasi beredar, nama-nama cukup potensial untuk Bacalon Bupati Labuhanbatu 2024, yakni, Faizal Amri Siregar disapa akrab ‘Bang Nanda’ berlatar belakang Birokrasi (calon Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020).

Kemudian, H Andi Suhaimi Dalimunthe berlatar belakang Ketua Parpol dan Ketua Ormas (Bupati Labuhanbatu tahun 2018 – 2021).

Selain itu, dr.H.Erik Adtrada Ritonga, MKM, berlatar belakang Ketua Parpol, saat ini menjabat Bupati Labuhanbatu tahun 2021-2024.

Serta Dahlan Bukhari dengan latar belakang Ketua Parpol (Ketua DPRD Labuhanbatu 2014-2019).

Isu Beredar Terkait Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Labuhanbatu

Disampaikan sumber Pilkada Labuhanbatu 2020 lalu, berinisial OR (47) yang terang-terangan menuding adanya transaksional politik uang, pada Rabu (11/10/2023) mengatakan, politik uang memberikan edukasi pada praktek yang buruk, karena salah satu bentuk suap terhadap masyarakat untuk memilih kepada daerah.

Sebab, untuk upaya memengaruhi pilihan suara pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi dan lainnya, sengaja untuk dipertontonkan sehingga memiliki arti hak pilih pun dapat terbeli oleh calon kepala daerah tersebut.

Dia menerangkan, seperti pada tanggal 9 Desember 2020 Pilkada Labuhanbatu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 22 Juli 2021 Pilkada Labuhanbatu dan PSU jilid II pada 19 Juni 2021 Pilkada Labuhanbatu, lalu berakhir di Lembaga Tinggi Negara Makamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Menurutnya, sejarah baru politik uang sudah terbangun dan terbeli dengan dibandrol Rp 200 ribu hingga Rp 10 juta persuara. Dugaannya pentas demokrasi Labuhanbatu pun telah terkotori akibat adanya suap-menyuap para calon kepala daerah kepada masyarakat sebagai pemilik hak suara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni, Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut, telah melanggar politik uang.

Tetapi kenyataannya, kata dia, larangan politik uang tetap saja dilakukan oleh tim kampanye Pilkada dan peserta pemilu menganggap kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) menjadi data base yang akurat untuk penyaluran transaksi karena lemahnya pengawasan oleh penyelenggara.

Bahkan pelaksanaan politik uang dalam praktiknya dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat selaku pemilik hak suara tersebut.

Bertujuan, untuk menarik simpati masyarakat agar mereka dapat memberikan suara partai yang bersangkutan sebagai partai pengusung maupun partai pendukung.

Tetapi imbas politik uang, lanjutnya, tak terlepas tudingan terhadap kepala daerah terpilih ketika duduk di kursi nomor satu kabupaten cenderung dipandang negatif karena terjadi krisis kepercayaan terhadap pemimpin oleh masyarakat.

Karena mahalnya kos biaya Pilkada kemungkinan mencapai Rp 35 miliar sehingga kebijakan dan wewenang kepala daerah seakan seperti tak berpihak terhadap masyarakat keseluruhan hingga pemerataan pembangunan Kabupaten.

“Iya, efek negatif bagi kepala daerah gunakan politik uang ada dugaan memonopoli proyek dinas, suap jabatan dinas, suap PAD dinas, suap retribusi dan pajak dinas, kebocoran anggaran APBD dan praktek korupsi Kabupaten lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, slogan kota petro dollar dahulunya ketika masa Bupati H Djalalluddin Pane tahun1979-1984, dimana taraf ekonomi pendapatan masyarakat kabupaten Labuhanbatu dengan ibukota Rantauprapat begitu baik terutama dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Namun berangsur -angsur slogan petro dollar tak lagi terdengar seperti hilang bahkan sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Menurutnya terjadi kelesuan perekonomian, akibat kemungkinan krisis kepercayaan terhadap pemimpin dalam mensejahterakan berazaskan rasa keadilan.

“Iya, namun yang pasti masyarakat Rantauprapat cukup potensial mengenal nama-nama balon Bupati Labuhanbatu, potensial tuk tahun 2024,” pungkasnya.

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010, terdapat suku bangsa berbeda-beda yang didominasi suku Batak sebanyak 54,62%, Jawa dan Tionghoa dan suku lainya.

Sedangkan untuk Kabupaten Labuhanbatu tersebut, terdiri dari 9 Kecamatan, 23 Kelurahan, dan 75 Desa dengan luas wilayah mencapai 2.561,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 493.899 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 193 jiwa/km² tetap memiliki bakal calon Pilkada 2024.

Adapun nama- nama dan masa periode Bupati Labuhanbatu sebagai berikut, dr.H.Erik Adtrada Ritonga, MKM, (2021 – 2024), H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T,(2018 – 2021), H.Pangonal Harahap, SE,M.Si,(2016 – 2018), Dr.H. Tigor P Siregar, (2010-2015), H.T Milwan, (2000-2010), Drs. R.J. Hadi Siswoyo AL. HAJ, MSi,(1999-2000),

Selanjutnya, Drs.H.Banua Ispansyah Rambe,(1994-1999), H. Ali Hanafiah,(1989-1994), H. Abdul Manan, SH, (1984-1989), H. Djalalluddin Pane,(1979-1984), H. Iwan Maksum,(1966-1974), H. Idris Hasibuan,(1961-1966), Fahruddin Nasution, (1958-1959), Baja Purba,(1956-1958), Idbnu Saddan, (1954-1956), Abd Wahid ER,(1951-1954). ***