LABUHANBATU, metro7.co.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Silangkitang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Camat Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Rabu (09/11/2022).

Dalam orasinya, para aksi unjuk rasa mengecam atas kebijakan sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di Desa Aek Goti, di Desa Binanga II, di Desa Mandalasena.

Kemudian, di Desa Ulumahuam, di Desa Rintis dan Suka Dame yang dinilai sesumbar mengeluarkan Surat Peringatan (SP) di Kecamatan Silangkitang yang berujung dengan pemecatan.

Salah satu peserta aksi massa, Ora Krishna di depan Kantor Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang menegaskan, bahwa kebijakan ini dinilai zalim. Karena warga menduga ada sebuah tekanan dan pesan bermuatan politik, yang dalam sejarahnya belum pernah terjadi di Desa se-Kecamatan Silangkitang.

Menurutnya, setidaknya ada 5 orang perangkat desa di kecamatan Silangkitang yang telah dipecat dan lebih dari 50 orang mendapat SP dari masing-masing Pj Kades.

“Kami asli masyarakat sini (Silangkitang) dan sepanjang saya ada di sini, belum pernah terjadi. Ini zalim dan kami minta jangan teruskan. Ini buruk, dan kami menduga ada tekanan dan pesanan dalam kepentingan politik,” tegasnya.

Ditambahkan, kebijakan tersebut sangat rentan dengan gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Ia juga membandingkan dengan situasi TNI-Polri saat ini yang mengedepankan restoratif justice dalam upaya mencegah konflik masyarakat.

“Kebijakan ini tidak bonafide, sangat rentan dan memicu konflik di tengah masyarakat. Ini bertolak belakang dengan kebijakan dari bapak-bapak TNI dan Polri yang rela berpanas-panasan mengawal demokrasi ini yang memilih dan mengedepankan restoratif justice untuk mencegah konflik,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan massal dan masif serta dianggap tidak logis dari para Pj Kades tersebut, juga dinilai mencoreng sistem demokrasi sehingga yang dikhawatirkan akan menjadi virus untuk para generasi di Kecamatan Silangkitang.

“Kami nilai ini demokrasi yang cacat. Kami harus hentikan ini sebelum virus buruk ini menyebar dan menggerogoti pikiran seluruh masyarakat di kecamatan Silangkitang,” kata Ora.

Masih dalam orasinya, sejumlah massa meminta dalam waktu dekat ini, agar dilakukan audensi untuk mengikis krisis kepercayaan masyarakat atas kebijakan para Pj Kades yang kian meresahkan tersebut, nantinya di Kantor Kecamatan Silangkitang.

“Kami harap dalam waktu dekat, dua atau tiga hari ini kami difasilitasi untuk audensi dan kita selesaikan masalah yang sangat meresahkan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, sekretaris Camat Silangkitang Sugiono, menanggapi tuntutan warga menyampaikan, bahwa aspirasi tersebut, akan disampaikan sampaikan kepada Camat Silangkitang.

“Aspirasi akan disampaikan kepada pak camat. Mohon maaf, Pak Camat hari ini tidak ada di tempat karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan”, tandasnya.

Amatan wartawan, terlihat massa juga tampak menyinggung kebijakan yang dinilai arogan, di mana massa mengenakan topeng aktor diktator dengan menggambarkan seorang pemimpin yang semena-mena menindas rakyatnya. Namun sangat disayangkan, orasi tersebut, tidak ditanggapi langsung oleh Pj Kades maupun Camat setempat.

Setelah mendapat tanggapan dari sekretaris Camat, akhirnya massa pun masing-masing membubarkan diri secara teratur dengan mendapat pengawalan ketat oleh pihak keamanan setempat.