TAPANULI SELATAN, metro7.co.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Dolly Pasaribu, menginginkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pelayanan publik.

Itu disampaikannya dalam acara bimbingan teknis (bimtek) penyusunan standar pelayanan publik dan persiapan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Pemkab Tapsel, yang berlangsung di Aula Sarasi, lantai III kantor Bupati Tapsel, Kamis (20/5/2021).

Saat itu, Dolly mengatakan, Senin (17/5/2021) lalu, ia mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden RI. Presiden menyebutkan bahwa Sumatra Utara (Sumut) tertinggi ketiga penambahan Covid-19 skala nasional.

Kemudian, lanjutnya, pada Selasa (18/5/2021) pagi, Gubernur Sumut memerintahkan agar seluruh bupati/walikota hadir dalam vidcon dan tidak boleh diwakilkan, untuk menyikapi hal tersebut. Gubernur menyampaikan, kata Dolly, berdasarkan data yang diterima selama pelarangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei lalu, per hari ada 70 sampai 75 orang di Sumut yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Dalam jangka waktu itu pula, 25 sampai 30 orang telah meninggal dunia karena Covid-19 (di Sumut),” tegas Dolly.

Bahkan, kata Dolly lagi, temannya sendiri ada yang meninggal karena covid-19 di malam Lebaran lalu. Kemudian, tambahnya, ada juga saudara dia, meninggal karena covid-19. 

“Jika dilihat dari awal-awal kemunculannya, covid-19 sekarang berbeda varietasnya. Para ahli menyebutnya dengan gelombang ketiga atau ‘third wave’,” ujar Dolly.

Menurutnya, sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Sumut, Pemkab Tapsel menutup tempat wisata, termasuk di antaranya restoran dan rumah makan, agar pukul 21.00 WIB, sudah harus menutup dagangannya. Dolly pun sudah berpesan ke bagian kesra Sekretariat Daerah Tapsel supaya mengimbau para pemuka agama agar menghadirkan umat hanya sekitar 50 persen saja saat berkegiatan di tempat ibadah.

Meski Tapsel masih berada di zona kuning covid-19, Dolly tidak ingin masyarakat terkena covid-19 akibat tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab, menurutnya, negara dalam menangani pasien terkonfirmasi covid-19, harus keluarkan biaya yang tidak sedikit. “Paling tidak untuk penanganan di rumah sakit yang umum itu sekitar Rp 50 juta lebih per orang. Belum lagi rumah sakit swasta itu di atas Rp 250 juta,” terangnya.

Dolly pun memohon dukungan perwakilan Ombudsman yang hadir dalam Bimtek itu agar Pemkab Tapsel dapat memenuhi standar pelayanan publik. Menurutnya, memenuhi standar pelayanan publik saja sudah memuaskan. Setelah itu, kata dia, dapat direncanakan agar bisa mencapai di atas standar.

Diakui Dolly, pemerintah harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dia berpendapat, untuk mencapai semua itu, perlu adanya transformasi sistem, tata kelola yang baik, maupun perubahan pola pikir dan kerja, serta budaya melayani. “Oleh karena itu saya minta, kepada ASN mulai dari pejabat publik atau pejabat pimpinan tinggi atau staf, untuk mulai memikirkan kreativitas dan inovasi baru dalam menjalankan pelayanan publik khususnya di masa pandemi (Covid-19) ini,” tandasnya.

Sebelumnya Plt Kabag Organisasi dan Tata Laksana, Faisal Candra Hasan Harahap, dalam laporannya menjelaskan, dasar pelaksanaan Bimtek ini berdasarkan UU No. 25 Tahun 2019, PP No. 96 Tahun 2012, Perda Kab. Tapsel No. 1 Tahun 2018 dan SK Bupati Tapsel No. 188.45/324/KPTS/2021.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan bimtek ini, adalah untuk memberikan panduan bagi seluruh instansi dalam menetapkan, mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi SPP sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah,” terang Faisal.

Kegiatan ini diikuti para pimpinan OPD, Kabag, Camat se-Tapsel, Direktur RSUD dan para Kepala Puskesmas. Sedangkan narasumbernya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. Kegiatan berlangsung selama dua sejak 20 sampai 21 Mei 2021.[]