BANGKA BELITUNG, metro7.co.id – Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Bangka Belitung (Babel) berterima kasih kepada Penjabat (Pj) Bupati Bangka, M Harris yang telah meluruskan perihal defisit APBD Bangka senilai Rp147 miliar yang diisukan terjadi di tahun akhir pemerintahan Mulkan, pada 2023 lalu.

Diwawancara Senin (21/10) sore, Ketua KPMP Babel, Angga Siswanto mengatakan, pernyataan M Harris itu telah membuka tabir isu soal defisit APBD Bangka yang telah memicu kontroversi di kalangan masyarakat.

Terlebih, kata Angga, kondisi APBD tahun 2023 yang berstatus SILPA turut dibenarkan oleh Pj Bupati Bangka.

“Jadi masa akhir masa jabatan pak H Mulkan sebagai Bupati Bangka saat purna tugas tanggal 27 September 2023 tidak alami defisit anggaran melainkan APBD kondisi SILPA. Rumusnya kita tidak paham, tapi realnya sebesar Rp33 milliar, yang pj bupati, pak M Harris ikut membenarkan,” ucap Angga.

Menurut Angga, perihal isu defisit APBD 147 milliar rupiah itu memang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan fitnah yang merugikan nama baik Mulkan di tahun politik saat ini.

“Seolah-olah kami menilai (isu defisit APBD Rp147 milliar-pen) menjatuhkan pak Mulkan,” sambungnya.

Ke depan Angga harap masyarakat dapat lebih mencerna setiap informasi secara berimbang, supaya tidak menimbulkan asumsi negatif terhadap Mulkan.

Sementara, diberitakan Bangka Pos edisi Senin 21 Oktober, Pj Bupati Bangka, M Harris membenarkan jika kondisi APBD Tahun 2023 berstatus SILPA konsolidasi, sebagaimana penjelasan Mulkan beberapa hari sebelumnya.

“Sisa anggaran lebih Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2023 lalu memang benar sebesar Rp33,06 milliar dan nominal itu sudah sesuai hasil audit BPK. Alhamdulilah kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Bangka Tahun Anggaran 2023,” kata Pj Bupati Bangka M Harris.

Namun di sisi lain, M Harris juga menjelaskan, kalau APBD Tahun 2023 mengalami defisit riil sebesar 38 milliar rupiah, bukan 147 milliar rupiah seperti isu yang berkembang.

Defisit riil itu, lanjutnya, terdiri dari utang akibat tidak tersedianya dana tahun anggaran 2023 sebesar Rp18,35 milliar dan penggunaan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp20,55 milliar.

Kendati demikian, Mulkan sebelumnya juga ikut menegaskan, dalam audit BPK untuk anggaran tahun 2023 memang ada tercatat desifit.

Bedanya, Mulkan menjelaskan hasil audit BPK tersebut sebesar 33,8 milliar rupiah.

“Ditandatangani pak Pj Bupati. Bukan Mulkan. Ada rincian, SILPA kita. Hanya kenapa dalam audit BPK ada defisit 33,8 miliar, karena pada saat itu bahwa katanya ada titipan untuk anggaran pembagian hasil sawit 10 miliar lebih, dan juga adanya dana DAU untuk PPPK kita,” ucap Mulkan saat hadir dalam diskusi publik yang diadakan Bangka Pos, 17 Oktober 2024.

Ia berkata, anggaran tersebut diperuntukan pada tahun 2024, tapi karena secara cashflow masuk dalam SILPA anggaran, maka dianggarkan pada tahun 2024, sehingga muncul angka 33,8 miliar itu.

“Karena sebenarnya anggaran itu untuk tahun 2024, namun sudah digunakan Pemkab Bangka, termasuk, mohon maaf, pak Pj Bupati yang menggunakan pada tahun 2023, sehingga adanya defisit 33,8 miliar. Jadi salah peruntukan saja. Tapi laporan realisasi keuangan surplus 33 miliar. Ini by data, ditandatangani pak Pj Bupati Bangka yang menyatakan kita SILPA,” tegas Mulkan.

Sebagai tambahan informasi, kondisi defisit APBD tak hanya dialami oleh Pemkab Bangka saja.

Dibanding Bangka, diketahui Pemkab Bangka Tengah tercatat defisit 76,6 milliar rupiah per Agustus 2024.

Selain itu, Pemkab Bangka Barat tercatat defisit 197 milliar rupiah, dan Pemkab Bangka Selatan sebesar ratusan milliar rupiah per tahun 2024.

Bahkan, APBD Provinsi Bangka Belitung (Babel) sendiri tercatat alami defisit senilai 900 milliar rupiah.