LABUHANBATU, metro7,co.id – Menyongsong Pemilihan Kepala Desa (Pilkades-Red), serentak pada tanggal 02 November 2022 mendatang. Ada tiga hal menarik semisalnya, ‘Politik Uang’ lebih dominan pada praktek Pemilu. Akibatnya tingkat kualitas demokrasi masih belum matang di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Tim Sukses Pilkades 2017, Aman S.R, 44 Tahun sekaligus Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat ketika diwawancarai Jum’at, (21/10/2022) mengatakan, bahwa pada pilkades serentak ada tiga hal yang menarik terjadi dalam fenomena umum.

Seperti bahasa sebagai instrumen komunikasi politik, hubungan elit politik dan politik uang dalam tujuan agar tercapai terpilihnya calon kades menjadi kades.

Menurutnya, dalam fenomena umum di Pilkades tidak selalu dijelaskan tentang keadaan proses terjadi di lapangan dalam keseluruhannya.

Tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk (indikasi), mengapa masyarakat semakin meluas dalam tingkat partisipasi memberikan hak suara yang mampu mempengaruhi terhadap preferensi politik pemilih pada Pilkades.

Dari tiga hal uraian inilah, lanjutnya, yang akhirnya dapat diilustrasikan bahwa masih belum matangnya dari tingkat kualitas demokrasi bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada hal, kata dia, dalam pilkades sangatlah penting antara, pemilih dengan yang dipilih melalui kecerdasan dalam edukasi untuk mengetahui visi misi para calon pemimpin desa termasuk juga dalam mengkritisi kinerja dalam membangun desa nantinya.

“Jadi, dari kondisi inilah, dikuatirkan rawan terjadi dari bahasa sebagai instrumen komunikasi politik, hubungan elit politik ditambah politik uang terjadi di Pilkades,” sindirnya.

Dijelaskan, bahasa sebagai instrumen komunikasi politik sangat penting penggunaannya, karena sebagai instrumen untuk komunikasi, seperti kemarin sempat mencuat ke publik adanya informasi oknum calon kades.

Ketika mengikuti pendaftaran calon kades sempat dikatakan gagal pada verifikasi berkas administrasi oleh pihak panitia tingkat desa tetapi ketua panitia akhirnya meloloskan berkas tersebut.

Meskipun sempat terlontar ada dugaan berkas administrasi yang bermasalah di paket B dengan melakukan bahasa sebagai instrumen dalam komunikasi politik.

Tak sampai disitu, kata dia, dalam informasi itu juga, ketua panitia terpaksa mengundang dan menghadirkan ASN berkompeten dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

“Ia, hal seperti inilah sebagai contoh perspektif komunikasi politik menjadi instrumen elit memiliki kewenangan seakan mampu mengubah preferensi politik itu,” sindirnya.

Ditambahkan, dalam proses Pilkades juga ada hubungan elit politik yang mampu mengubah iklim politik melalui sosial komunitas dengan jejaring yang mengakar pada warga desa.

Misalnya, dicontohkan ketika elektabilitas calon kades harus dipaksakan kelompok elit agar terus meningkat meskipun gerakan tidak bergerak sendiri melainkan mereka bergerak secara kolektif.

Bahkan dapat melibatkan tokoh elit lokal (luar desa) kemungkinan terjadi sifatnya intimidatif sampai ketitik klimaks harus berhasil memenangkan dalam menempatkan calon kades yang diusung tersebut.

Kemudian apa itu, semisalnya politik uang, kata dia, misalnya si calon kades berusaha mengunakan yang bersifat ekonomis dari pengaruh pada sumber-sumber dayanya untuk membangun ikatan antara dua belah pihak yang menyangkut hubungan intensif politik.

“Iya, diantara indikator penting tingkat kualitas demokrasi yang belum matang, tercermin dari fenomena mengemuka adanya pembiaran politik uang tingkatkan partisipasi pemilik suara,” tandasnya.

Walaupun secara realitas dapat dirasakan memang masih sulit untuk menghilangkan politik uang hingga dugaan keterlibatan seperti pejabat pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat.

Karena pada Pilkades tak terlepas dari sebuah kepentingan menjadi infut dari perolehan suara pemilih yang sah nantinya menuju praktek pemilu seperti di pileg, pilpres dan pilkada pada tahun 2024 mendatang.

Walaupun dampak sosial dari ‘politik uang’ pada Pilkades serentak bisa merusak persaudaraan. Maka, harus ada antisipasi oleh pihak keamanan melalui besarnya anggaran keamanan tersebut.

“Jadi, Pilkades sebagai pintu praktek pemilu menuju 2024. Dan ‘Politik Uang’, realitas sulit bisa dihilangkan di masyarakat ,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Erik Astrada Ritonga bersama Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti dan Ketua Panitia Pilkades Abadi Jaya Pohan selaku Kepala Pemdes pada kegiatan deklarasi damai pilkades serentak sebelumnya menegaskan, bahwa deklarasi agar sama terjaga.

“Saya harapkan deklarasikan ini sama-sama kita jaga. Dan saya tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan. Apabila ada mencoba tuk membuat onar dan kerusuhan dalam pesta demokrasi ini, tidak segan-segan saya bersama rekan TNI akan menindaknya,” tegas Kapolres AKBP Anhar Arlia Rangkuti.

Seperti diketahui, sebanyak 122 Calon Kades dari 40 Desa dengan maksimal 500 pemilih per TPS serta menelan anggaran keamanan sebesar Rp.1,5 miliar dengan total Rp.3,2 miliar. *