Oleh : Faisal Fatchur Rachman

Fungsional Statistisi Muda BPS Prov. Kalimantan Selatan

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, pekan lalu merilis angka kemiskinan dan juga ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan September 2021. Dari hasil penghitungan, diketahui angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 4,56 persen, turun 0,27 persen dibandingkan kemiskinan Maret 2021 atau jika dilihat dari banyaknya penduduk miskin sebanyak 197,76 ribu orang yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Angka ini merupakan yang terendah jika dibandingkan provinsi lain pada regional Kalimantan. Selain itu, jika dibandingkan secara nasional, angka ini berada jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,71 persen. Angka ini merupakan angka kemiskinan yang juga terendah se-Indonesia. Jika dirinci berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan masih lebih tinggi di daerah perdesaan, yaitu sebesar 5,28 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 3,81 persen.

Selain itu, indeks kedalaman dan juga keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun dan semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini merupakan prestasi besar pencapaian program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penurunan angka kemiskinan ini sejalan dengan membaiknya beberapa sektor penopang ekonomi di Kalimantan Selatan, diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan III-2021 dibandingkan triwulan-I 2021 yang bertumbuh sebesar 9,32 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih pesat dibandingkan ekonomi di tahun 2020. Selama periode Maret 2021-September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,36 persen. Sementara pada periode September 2020 – September 2021, tercatat inflasi sebesar 2,52 persen. Kemudian, sektor lapangan usaha dominan di Kalimantan Selatan juga mengalami pertumbuhan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh hingga 46,97 persen serta pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar share PDRB Kalimantan Selatan yang juga tumbuh 9,14 persen (triwulan III 2021 dibandingkan triwulan I 2021). Dari sektor pertanian, jika dilihat lebih spesifik, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) September 2021 masih bernilai lebih dari 100, yang berarti apa yang diterima oleh petani lebih besar daripada yang mereka keluarkan, atau dengan kata lain petani masih mengalami surplus. Senada dengan data tersebut, pertumbuhan produksi padi juga meningkat selama periode Maret-September 2021 berdasarkan hasil pendataan Kerangka Sampel Area (KSA).

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap menurunnya kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat dilihat melalui angka jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) menurun, yaitu dari 95.421 KPM pada tahun 2020 menjadi 89.670 KPM pada tahun 2021. Selain itu, persentase penduduk penerima bantuan juga menurun, diantaranya penerima bansos PKH, dan bansos sembako. Perlu dicermati dan dipahami kembali bahwa menurunnya jumlah KPM ini merupakan suatu hal yang positif. Mengapa? Dengan menurunnya jumlah KPM PKH dan penerima bansos, hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan sudah banyak yang terentaskan dari kemiskinan sehingga dinilai sudah tidak lagu memerlukan bantuan pemerintah pada September 2021 dan bukan berarti kinerja pemerintah dalam menyalurkan bantuan menurun.

Membaiknya kondisi ekonomi di Kalimantan Selatan juga tak lepas dari meredanya pandemi Covid-19 di bumi banua. Pada September 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dinas terkait telah berhasil menggencarkan program vaksinasi yang ditunjukkan dengan penurunan persentase penderita Covid-19 pada Bulan September 2021 sebesar 89,08 persen atau dari 5303 kasus pada awal September 2021 menjadi 579 kasus di akhir September 2021, yang selanjutnya terus mengalami penurunan hingga saat ini hanya terdapat 12 kasus positif di Kalimantan Selatan (Data Dinkesprov Kalsel).

Apakah angka kemiskinan yang rendah ini merupakan sebuah prestasi atau pekerjaan rumah besar? Lalu apalagi langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel? Tentunya, permasalahan kemiskinan tidak hanya sebatas mengurangi jumlah penduduk miskin saja. Lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah dapat melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kalsel dengan mengurangi gap/kesenjangan antarmasyarakat. Kue pembangunan harus dapat dinikmati setiap lapisan masyarakat, agar tidak hanya yang kaya saja yang makin kaya, tetapi yang miskin juga berhak untuk sejahtera. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah ke depannya. Tidak melulu bantuan yang bersifat tunai, tetapi melalui edukasi yang tepat, seperti edukasi mengenai pentingnya pendidikan, pernikahan dini, kursus keterampilan, pengasahan soft skill, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyempurnaan program-program pengentasan kemiskinan seperti Gerbangmas-Taskin yang pernah diterapkan sebelumnya di Kalimantan Selatan, serta upaya-upaya lain yang tidak hanya mendorong kemajuan masyarakat Kalsel dari sisi ekonomi saja, tetapi juga pemberdayaan yang bersifat partisipasif. Ini berarti bahwa tugas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk merumuskan kebijakan yang tepat terkait kemiskinan masih berlanjut.