Kadarisman
Pemerhati Politik Banua

Roda kehidupan tak pernah akan berhenti. Politik sebagai bagian instrumen kebaikan untuk kehidupan tak boleh untuk tidak bertambah memberdayakan.

Pengabdian politik dalam tatanan dan sistem demokrasi pada sebuah bangsa akan terus bergulir, berganti dan berkelanjutan.

Tahun 2024, Anang Sakhfiani akan melepas kendali pemerintahan di Kabupaten Tabalong. Konstitusi membatasi ruang pengabdiannya sebagai bupati yang terpilih dua kali periode.

Tetapi itu masih cukup lama. Ruang dan waktu masih terbentang lapang untuknya mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kemaslahatan buat masyarakatnya. Meningkatkan manfaat dari kekuasaan politik untuk khalayak adalah bagian “investasi” politik lebih lanjut.

Tapi bukan itu yang penting. Hal paling penting bagaimana kesempatan kekuasaan dapat meninggalkan kenangan indah sebagai investasi akhirat. Tiap-tiap kebijakan kebaikan pasti menerima ganjaran kebaikan.

Tak dapat tidak diakui, periode pertama kepemimpinan Anang Syakhfiani sebagai Bupati Tabalong cukup progressif dan banyak membuat perubahan.

Tabalong Expo, misalnya atau Tanjung bersinar Park harus diakui selesai di tangannya. Demikian Mall At- Taibah yang sebelumnya menjadi tempat maksiat dapat diubah menjadi Mall Pelayanan Publik. Pusat perdagangan yang sebelumnya terpusat di Ujung Murung, Tanjung yang krodit saat ini telah bergeser ke Pasar Mabuun yang dulu penuh dengan sunyi dan sepi.

Tetapi pula, di periode kedua tak bisa tidak dilihat jika pemerintahannya Anang Syakhfiani mulai melandai, tidak “segarang” periode pertama. Postur ekonomi Tabalong yang masih sangat dipengaruhi oleh sektor tambang membuat ekonomi di daerah sangat rentan terseret arus global harga batubara.

Tak heran ketika tambang mengalami slow down, ekonomi Tabalong juga terkoreksi tajam. Angka pertumbuhan ekonomi Tabalong terus merosot, hingga tahun 2020 mengalami minus 2.62 persen. Demikian angka pengangguran mengalami peningkatan 3.29 dibandingkan tahun sebelumnya 3,09.

Keadaan tersebut akan menjadi tugas yang harus dikendalikan ke posisi bertumbuh. Tantangannya tentu tidak ringan terlebih keadaan sekarang covid-19 masih menyandera simpul-simpul ekonomi untuk bergerak dan bertumbuh.

Terlepas dari itu, kinerja Anang Syakhfiani patut diapresiasi. Dedikasi nya dalam kepemimpinan politik di Tabalong telah meninggalkan legasi yang selalu hadir dalam ingatan. Di sisa waktu yang ada, memutuskan untuk tetap “garang” dalam terobosan dan program pembangunan berkelanjutan tetap menjadi harapan masyarakat.

Anang Syakhfiani boleh tidak lagi menjabat sebagai bupati setelah 2024 kelak, tetapi pembangunan berkelanjutan tak boleh berhenti. Lantas siapa sosok figur yang layak mengemban amanat masyarakat Tabalong selepas Anang Syakhfiani?

Ini hal paling menarik. Pilkada 2024 masih lama. Istilah orang Banua, “balanda masih jauh”. Tapi jujur saja, wacana siapa Tabalong 1 pasca pemerintahan Anang Syakhfiani sudah jadi bahasan di kalangan politisi dan partai politik.

Para elit partai sudah kasak kusuk. Sudah main lirik dan pendekatan. Sudah pasang kuda-kuda “melamar” dan berhias diri untuk dilamar. Partai sedang mengotak atik siapa yang bakal menjadi cabup dan cawabup.

Rival Anang Syakhfiani pada pilkada 2019 lalu, H Noor Hasani atau H Sani tak bisa tak disebut akan mewarnai kontestasi politik masa mendatang. Bagaimanapun H Sani memiliki modal elektabilitas sisa “battle” 2019. Jika ia merawat dengan baik modal sosial yang dimiliki tersebut, H Sani akan menjadi magnet yang menarik untuk dibicarakan lebih lanjut.

Kans H Sani bukan pepesan kosong. Hal itu dapat dilihat dari langkah politiknya yang mengomandani Partai Nasdem pasca keluar dari Partai Golkar yang tak memihaknya di waktu lalu. Tidak hanya parpol, tapi juga berbagai jabatan ormas ada dalam genggaman tangannya saat ini.

Nama Drs Mawardi menjadi sosok yang juga layak mengorbit. Selain sebagai wakil bupati, Mawardi juga adalah Ketua Partai Golkar. Hal ini tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai wakil bupati, dia memiliki kesempatan akses jauh lebih besar terhadap semua elemen sosial kemasyarakatan. Mawardi dapat manfaatkan jabatannya untuk menggerek popularitasnya.

Ada sosok H Mustafa, Ketua Gerindra yang juga mencuat dalam “radar”. Kendati akan kalah populer dari H Sani dan H Mawardi, tak bisa disangkal Gerindra adalah partai pemenang pemilu legislatif di Tabalong. Suaranya sangat menentukan, mengingat semua partai politik di Tabalong tak satupun bisa mengusung calon secara sendiri. Mereka membutuhkan partai koalisi. Dan itu menegaskan posisi H Mustafa menjadi pemain penting.

Hal menarik ada representatif tokoh muda yang menyeruak ke kancah pilkada mendatang. Sosok itu adalah Firman Yusi, Noor Farida dan Ir. Muhammad Noor Rifani atau H Fani.

Sebagai tokoh muda, Firman Yusi memiliki segmentasi pemilih di Tabalong. Dia merupakan seorang legislator yang aktif memanfaatkan reses dewan untuk membangun komunikasi politik di dapilnya, hususnya Tabalong.

Demikian halnya Noor Farida memiliki kans yang potensial untuk “dijual” sisa modal elektabilitasnya sebagai pemenang ketiga pada pilkada 2019 terbukti mengantarkannya sebagai wakil rakyat.

Berbeda dengan H Fani, walau bukan seorang politisi tetapi dedikasinya sebagai birokrat sejati dengan perjalanan karir yang cemerlang dapat menunjukkan kafasitas dan kapabilitasnya.

Berbagai posisi penting di struktur pemerintahan telah diembannya dengan baik. Selain punya kemampuan, H Fani juga memiliki akses kepada sumber-sumber kekuasaan di dalam teori politik sebagai modal untuk terjun dalam kancah politik praktis.

Bagaimanapun sosok birokrat yang andal masih menjadi pilihan rasional dalam pasangan calon dalam kontestasi pilkada. Salah seorang birokrat yang potensial dilirik tersebut adalah H Fani yang sekarang menjadi Kepala Bappeda Tabalong

Hanya, baik Firman Yusi dan Noor Farida dan H M Noor Rifani mesti mampu meluluhkan restu partai yang bersedia mengusungnya. Bagaimanapun ketua parpol tempat Firman Yusi dan Faida bernaung, yakni PKS dan Gerindra juga memiliki kesempatan yang potensial untuk menjadi bagian pilkada mendatang. Jika tidak maju sebagai calon bupati, Gerindra dan PKS berkesempatan mengincar sebagai calon wakil bupati.**