Desa Membangun Negeri
Selasa, 15 Sep 2020 10:31 WIB

Pakar Hukum Pidana ULM Terkait Kasus Ansharuddin : Harusnya Kedapankan Praduga Tak Bersalah

Reporter :  M Khairil Ismitullah
Editor :  M Khairil Ismitullah

PARINGIN, metro7.co.id – Adanya informasi bermuatan negatif terhadap Bupati Balangan H Ansharuddin, terlebih jelang Pilkada 2020 dan merupakan paslon patahana dituduh melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, viralnya kasus tersebut membuat pakar hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat Dr H Ahmad Syaufi SH MH angkat bicara.

Ia mengatakan, dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, wajib memperhatikan Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocent ). Asas ini tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti diketahui, menurut Ahmad Syaufi, Bupati H Ansharuddin sebelumnya dilaporkan DPH ke Kepolisian Republik Indonesia dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan, selanjutnya perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin (Nomor perkara 1277/Pid.B/2019/PN.Bjm). Dalam proses persidangan, Ansharuddin melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi terkait kompetensi pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Akhirnya majelis hakim PN Banjarmasin menyampaikan Putusan Sela yang pada intinya menyatakan bahwa PN Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena menurut majelis hakim, TKP-nya ada di Balangan.

Halaman: 1 2 3 4

CLOSE