Desa Membangun Negeri

Home / Daerah

Jumat, 31 Juli 2020 - 19:50 WIB

Pembangunan Sarana Pariwisata di Pulau Rinca Bukan Privatisasi

Reporter : Robert Perkasa - Kab. Manggarai Barat – NTT - Dibaca : 119 kali

 

MANGGARAI BARAT, metro7.co.id – Pembangunan sarana pariwisata (sarpras) di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bukan privatisasi.

Florianus Surion Adu, salah seorang kader konservasi TNK menjelaskan istilah privatisasi jika lahan tersebut telah terjadi proses jual beli. Pembangunan rest area yang dilakukan di Loh Buaya daratan Pulau Rinca kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) dilakukan di zona pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk kepentingan pariwisata alam/jasa lingkungan.

“Tujuannya demi peningkatan kualitas sarana pariwisata di atas lahan seluas kurang lebih satu ha dari total luas pulau Rinca 20,400 ribu hektar. Rinciannya, total zona pemanfaatan di kawasan Pulau Rinca 150,07 ha. Total zona rimba 8.301.4 ha dan zona inti 12.105,8 ha,” kata pria yang akrab disapa Fery Adu kepada Metro7.co.id, Kamis (31/7/2020) di Labuan Bajo

Fery menambahkan, sarpras yang dibangun di Loh Buaya merupakan peningkatan kualitas prasarana pariwisata yang dibangun TNC dan PT. PNK di area yang sama sebelumnya. Namun saat itu tidak diributkan oleh siapapun karena dilakukan di zona pemanfaatan.

Baca Juga :
Dekati Masyarakat, Kodim 1007 Banjarmasin Gelar Pentas Pencak Silat Budaya

“Jika saat ini ada kelompok tertentu mempersoalkan pembangunan peningkatan sarana pariwisata di Loh Buaya Pulau Rinca kawasanTNK dengan alasan konservasi, saya menduga hal tersebut semata-mata karena ketidakpahaman fungsi kawasan tersebut,” ujar Fery Adu.

Dijelaskan, fungsi kawasan itu bukan lagi konservasi untuk konservasi. Tetapi bagaimana kawasan konservasi tersebut memberi dampak ekonomi bagi masyarakat dengan tidak merubah ciri kawasan konservasi sebagai kawasan heritage yang pemanfaatannya diatur berdasarkan zonasi untuk berbagai kepentingan kepariwisataan.

“Negara wajib memberi jaminan playanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan TNK,” tandasnya.

Dukungan mayoritas masyarakat luas mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembanguan sarana pariwisata di Loh Buaya, Pulau Rinca karena sangat menunjang pariwisata super premium Labuan Bajo.

Juni lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa bersama sejumlah deputi Kementerian terkait meninjau kawasan Pulau Rinca dan pulau-pulau sekitarnya.

Baca Juga :
Pandemi Covid-19, Pendapatan Tegal Turun 2,12 Persen

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch.Dula menjelaskan agenda penting kunker Menteri PPN di Labuan Bajo dan kawasan pulau tersebut berkaitan dengan persiapan G20 dan Asian Summit 2023 di Tana Mori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Pelaksanaan G20 di Tana Mori Labuan Bajo, kata Bupati Gusti Dula, tentu alasannya karena pariwisata.

Pemerintah Pusat bertujuan mempromosikan pariwisata super premium Labuan Bajo go internasional.
Untuk itu Pemerintah Indonesia mengotipmalkan potensi kepariwisataan Labuan Bajo.

Potensi yang ada tentu harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur penunjang yang memadai.

“Kita harus menyiapkan seluruh infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung di spot-spot wisata bahari yang kemarin dikunjungi Menteri PPN agar tidak mengecewakan para tamu internasional G20 itu. Dalam rangka itulah Menteri PPN kemarin datang meninjau langsung spot-spot wisata tersebut. Tujuannya untuk mempersiapkan spot-spot wisata itu yang nantinya mendukung pelaksanaan G20,” paparnya. ***

 

Share :