MASOHI, metro7.co.id – Sejumlah pimpinan Partai Golkar tingkat kecamatan di Maluku Tengah mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta. tujuannya, ingin menyampaikan laporan keberatan atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Maluku Tengah. 

Hal tersebut disampaikan Jamaldin Nahumarury, Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, kepada sejumlah awak media di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (10/09/2020).

Diterangkannya, keberatan Hasil musda disebabkan ada dugaan Pemalsuan Surat Keputusan (SK) Pengurus Pimpinan Kecamatan oleh Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tengah, Rudolf Lailossa. Menurut Jamaldin, penetapan Rudolf Lailossa sebagai ketua mengandung unsur paksaan. 

“Padahal SK SILON Via WA Rudolf Lailossa harus diverifikasi dulu bersama sama oleh forum karena sesuai kesepakatan Musda di Masohi. Bukan malah disampingkan dan menghindarinya, lalu tiba tiba pakai SK siluman yang tidak tau asalnya dari mana untuk tetapkan dan disahkan,” ucapnya kesal. 

Hal senada juga disampaikan Alter Sopacua, plt Ketua Partai Golkar Kecamatan Seram Utara Barat. “Kami baru selesai diterima oleh bagian sekretariat DPP Partai Golkar dan kami telah menyerahkan berkas laporan Keberatan disertai dokumen pendukung dan video kebohongan yang terjadi pada Musda yang tidak sesuai dengan AD/ART dan PO Organisasi,” ujarnya. 

“Kami juga menduga DPD I dalam hal ini pimpinan sidang ikut melindungi kejahatan pemalsuan SK Yang kemarin dipakai untuk menetapkan Saudara Rudolf Lailossa. Golkar ini partai Besar yang punya mekanisme dan konstitusi dalam pelaksanaan Musda, bukan seenaknya dong,” imbuh Alter.

Ia sudah memasukkan laporannya dan mengaku akan mengawal sampai ada putusan. Ia yakin DPP akan bersandar pada mekanisme serta AD/ART.

“Selain laporan ke DPP, kami pun akan tetap mengawal laporan yang telah kami sampaikan ke Mapolda Maluku beberapa waktu lalu,” pungkasnya.***