MALAKA, metro 7.co.id – Kampanye Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Malaka, Simon Nahak-Kim Luky Taolin (SN-KT) di Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka justru dihadiri pendukung dari paket SBS-DA, paket Tulus dan paket Tabe pada pilkada 2015 lalu.

Hal ini diungkapkan Blasius Fahik, Ketua Tim Pemenangan Keluarga Desa Litamali untuk SN-KT ketika memberikan orasi politiknya di hadapan ribuan masyarakat simpatisan dan pendukung paslon SN-KT di Desa Litamali Kecamatan Kobalima, Kamis (29/10/2020).

Blasius Fahik menjelaskan, “Selama lima tahun kami di Litamali dianaktirikan. Termasuk program balik tanah gratis yang dicanangkan oleh Bupati Malaka, justru mendatangkan diskriminatif dan pengkotak-kotakan di masyarakat Litamali”.

“Tiga tahun lalu Bupati Malaka sesudah naik menjadi bupati ia pernah datang di Paroki. Kami Paroki Wemasa di Desa Litamali dan di atas mimbar altar gereja berjanji akan memberikan bantuan untuk pembangunan Gereja Paroki kami. Namun sampai dengan saat ini janji tersebut tidak direalisasikan,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan, “Kemarin Paroki Wemasa juga mendapatkan jatah mobil operasional Pastor Paroki. Namun Pastor Paroki kami tolak, dengan alasan bahwa pada tahun 2018 lalu bupati pernah berjanji untuk bantuan pembangunan Paroki namun janji tersebut tidak direalisasikan padahal janji itu di tempat yang sakral di atas altar”.

Sementara itu lewat orasi politiknya, Ajhido Manek mengatakan, “Masyarakat Litamali harus sadar untuk memilih pemimpin baru yang merakyat, sayang kepada rakyat dan memiliki jiwa merangkul dan rendah hati. Bukan pilih orang yang sudah jadi besar tapi tidak sayang kepada rakyat, diskriminatif serta semua keluarganya menjadi bupati padahal bupati cuman seorang”.

Ia lebih lanjut menegaskan, “Kita masyarakat bukan binatang sehingga setelah diberi mandat kepadanya kemudian kita masyarakat kecil dipandang sebelah mata dan sedihnya lagi kita dianggap binatang”.

Ajhido Manek di akhir orasinya mengatakan, “Kita masyarakat Desa Litamali tidak perlu lagi takut dengan intimidasi dan intervensi dengan bantuan sosial yang merupakan program pemerintah pusat yang dimana bantuan tersebut bukan milik nenek moyang mereka, yang sedikit-sedikit ancam masyarakat dengan BLT, BST dan bantuan lain”.