Desa Membangun Negeri
Minggu, 13 Jun 2021 23:17 WIB

PROJO Desak Pemerintah Batalkan Pembahasan PPN Sembako dan Pendidikan

Reporter :  Arif Adi Mulia - Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Editor :  Koran Metro7

 

JAKARTA, metro7.co.id – DPP PROJO menyatakan menolak pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sembilan bahan pokok pangan rakyat atau sembako.

“Pernyataan ini merupakan permintaan PROJO kepada Pemerintah dan DPR agar jangan sekali-sekali menerapkan wacana tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PROJO, Handoko dalam pernyataan resmi yang dikirim melalui pesan WhatsApp. Minggu Sore (13/06/2021).

Dirinya menjelaskan bahwa, kekhawatiran masyarakat atas penerapan PPN pendikan dan sembako muncul setelah beredar draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di sisi lain, Pemerintah selalu mendengungkan “Sense of Crisis” dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Pembatasan di segala sektor diterapkan dengan alasan penanganan pandemi.

Saat ini masyarakat terpukul dengan wacana pengenaan PPN untuk bidang pendidikan dan sembako rakyat.

Masyarakat menengah kebawah sangat terimbas pandemi Covid-19 akibat pembatasan-pembatasan. Pendapatan dan daya beli masyarakat anjlok, namun pemenuhan kebutuhan dasar malah akan dipersulit dengan pengenaan pajak.

Halaman: 1 2

 
CLOSE
block id 11401 site metro7.co.id1 - PC 800x220px 4x1_ Mob 414x400px 2x2