Desa Membangun Negeri
Rabu, 15 Jan 2020 21:07 WIB

Rapat Dengar Pendapat Berjalan Alot, Bahas Seleksi Perangkat Desa

Reporter :  Koran Metro7

TAMIANG LAYANG – Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) pimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang penegasan kembali pernyataan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) tentang seleksi perangkat desa diruang rapat paripurna, kemarin.

Dalam rapat tersebut nampak ada beberapa pendapat dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Ketua PPDI Bartim Lerianto.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya meminta agar seleksi perangkat desa ini ditunda dulu, kalau tidak ditunda maka pihaknya akan mengajukan masalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami dari perangkat desa menyimpulkan ini sangat tidak adil, kami perangkat desa yang sudah depenitif di Plt kan. Silahkan berhentikan kami semua perangkat desa dan biarkan Kades yang bekerja sendiri, ngapain kami bekerja sekarang kalau nanti orang lain yang menuai hasilnya,” tegasnya.

Menurutnya, seharusnya panitia pemilihan perangkat desa kabupaten dan pihak kecamatan berkoordinasi terlebih dahulu, perangkat desa yang lowangnya dimana, dalam prosesnya apakah ada kesulitan.

“Selama ini mereka tidak pernah berkonsultasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bartim Nur Sulistio membacakan tiga rekomendasi yang berbunyi, DPRD merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pertemuan khusus antara Pemerintah Daerah, PPDI, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Barito Timur, agar bisa melakukan sosialisasi dan silaturahmi.

Kedua berdasarkan hasil RDPU agar Kepala Daerah untuk menunda sementara seleksi perangkat desa untuk pembenahan proses sistem dan formasi dan memberikan keputusan yang terbaik untuk terjaganya stabilitas di daeah.

“Yang terakhir apabila tidak menerima kebijakan pihak lain maka silahkan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” sebut Nur Sulistio.

Disisi lain, Asisten I Pemerintahan Pemkab Bartim Rusdianor menjelaskan bahwa Pemkab Bartim dalam melaksanakan seleksi perangkat daerah ini sudah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Bartim nomor 4 tahun 2018.

Apa yang dilaksanakan ada dasar hukumnya, kalau ada perangkat desa yang berkeberatan itu wajar saja, mungkin perangkat desa yang lama ada yang terkendala dengan persyaratan yang ada.

“Mengenai hasil RDPU pada hari ini kami terima dan kami sampaikan kepada Bupati, selanjutnya kita menunggu langkah apa yang akan diambil Bupati Bartim terkait permasalahan ini,” jelasnya.

Rapat tersebut nampak dihadiri Asisten I Pemerintahan Pemkab Bartim H Rusdianor, Kabag Tata Pemerintahan, Camat, pengurus dan anggota PPDI serta puluhan Kepala Desa. (metro7Budi).

CLOSE