oleh

Reklame Pilkada Dianggap Keliru Dipungut Pajak, Sopwat Hadi : Itu Program Pemerintah, Bukan Kegiatan Komersil

BANJARMASIN – Bagi pasangan Bakal Calon Pilkada Banjarbaru yang telah memasang reklame iklan politik dikenakan pajak reklama ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru mendapat kritik dari mantan anggota DPD RI Sopwat Hadi.

Dikatakan Sofwat Hadi, dalam regulasi poin ke sebelas mengenai peraturan pajak di kota Banjarbaru, bahwa reklame adalah benda atau perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial.

“Pasang spanduk, baliho itu dalam rangka sukseskan program Pemerintah, bukan kegiatan komersial, jadi keliru kalau mau dipungut pajak,” ungkap Sofwat Hadi.

Komersial diartikan profit oriented (berorientasi adalah keuntungan). Definisi komersial adalah sesuatu hal yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan.

“Memperebutkan jabatan Walikota itu saya nilai bukan jabatan komersial,” beber Sofwat Hadi.

Sedangkan BP2RD Banjarbaru merincikan, bahwa untuk reklame paling tinggi pajaknya yakni baliho berukuran 4×6. Yang mana besaran pajaknya mencapai Rp1,6 juta. Sementara yang termurah jenis spanduk ukuran 3×1 dengan nominal Rp 47.250.

“Pilkada itu program pemerintah makanya dibiayai oleh APBN dan APBD agar berpartisipasi untuk sukses, jadi saya anggap aneh kalau dipungut pajak. Mestinya diberikan penghargaan gratis,” pungkasnya. (metro7/ad)