oleh

Ruang Meritokrasi Pilkada

-Opini-341 views

Oleh: Kadarisman

(Pemerhati sosial, tinggal di Tanjung)

Wacana perpolitikan di daerah menghangat. Walaupun tahapan pilkada baru akan dimulai pada April 2020 nanti, tetapi ancang-ancang partai politik dan pihak yang bakal berkontestasi menjadi perbincangan. Tak dipungkiri dari tujuh kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada di Kalimantan Selatan, ada dua yang menarik dibicarakan publik; pertama pemilihan gubernur dan pilkada di Kabupaten Balangan.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi magnet tersendiri. Pasalnya, perhelatan ini bakal melibatkan rakyat Kalsel dalam penentuan hak politiknya. Itu sebab percakapan tentang siapa figur calon gubernur 2020 selalu menarik. Sang petahana “Paman Birin” teramat gencar memainkan publisitas beberapa bulan terakhir. Hal ini tak terlepas dari niatannya untuk mengamankan jabatan gubernur di periode kedua.

Posisi Sahbirin Noor sebagai gubernur aktif Kalimantan Selatan memberikannya keuntungan mendongkrak popularitasnya. Penyuka lagu kereta malam itu pun pandai menciptkan momentum sehingga kian hari semakin bersinar publikasi tentang dirinya. Tetapi memang, popularitas saja tidak cukup. Sahbirin Noor mesti berjuang keras agar tingkat popularitas itu berbuah pada tumbuhnya tingkat akseptabilitas. Jika tidak, akhir pilkada gubernur akan berubah cerita.

Sahbirin Noor sadar betul jika ia tak cukup mampu mengandalkan suara pemilih di daerah tenggara saja. Sahbirin Noor butuh kekuatan kolaborasi yang mampu merangkul suara di daerah banjar hulu di Banua Enam. Itu sebab nama Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid sedang ditimang-timang. Ikhtiar politiknya merangkul kekuatan di banjar hulu menjadi penting, terlepas apakah Abdul Wahid akan diakadkannya atau tidak.

Selain pilgub, pilkada menarik lainnya adalah di Kabupaten Balangan. Sekali lagi, pilkada Balangan tak dapat dilepaskan dari kekuatan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini juga yang menjadi kendaraan politik utama sang petahana Gubernur Kalsel. Jika sang petahana Gubernur Kalsel cukup apik membungkus publisitas tentang dirinya, hal berbeda terjadi dengan petahana yang juga kader Golkar di Balangan.

Bupati Balangan Ansharuddin yang digadang-gadang melenggang ke pilkada 2020 lebih banyak ditimpuk persoalan. Publikasi positif media sedang tidak berpihak kepadanya, dan entah atau karena dirinya yang tidak mumpuni membangun komunikasi media. Hal yang pasti, khalayak kerap dijejali khabar yang bertolak belakang dengan kepentingannya membangun tingkat elektabilitas di pilkada mendatang. Persoalan demi persoalan kerap mewarnai pemerintahannya; mulai dari hutang dana pilkada 2015 hingga persoalan hukum yang kini sedang berlangsung.

Persoalan hukum dalam pilkada kerap berakhir buruk. Keadaan demikian bisa saja menimpa siapapun, tetapi hal ini jelas akan menjadi jalan terjal dalam meraih tujuan. Ada banyak kejadian-kejadian serupa yang kemudian membuat sang calon terpental dari kontestasi. Calon Bupati Bengkalis incumbent Herlyan Saleh, misalnya. Petahana kabupaten di Bengkalis 2015 silam ini menyandang status tersangka. Ia pun harus rela kalah telak pada pemilihan kepala daerah.

Selain di Bengkelais, kejadian serupa juga terjadi di DKI Jakarta. Kita bisa bayangkan bagaimana tingkat popularitas Ahok ketika itu mencapai angka 99,1%. Popularitas Ahok jauh lebih unggul dari Anis Baswedan yang hanya berada di angka 73,1%. Kenyataanya, bahwa popularitas tidak menjamin keterpilihan.

Dikeadaan demikian, hal lumrah terjadi jika pemilih melirik calon lainnya yang tak tersangkut perkara hukum. Ini seperti menjadi sunatullah, ketika yang lain bersinggungan dengan hukum, pemilih akan mencari tambatan hati yang lain. Mantan Ketua DPRD Balangan, H Abdul Hadi misalnya, diyakini akan menerima keuntungan politik. Keuntungan politik ini bahkan ia dapatkan lebih besar dari paslon lainnya HM Riza Jahidi yang mengambil jalur independen bersama HM Arsyad.

Meritokrasi

Namun pun demikian persoalan dan dinamika pilkada, seyogyanya hasil akhir yang didapat adalah kemenangan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, pilkada haruslah menjadi ikhtiar politik demokrasi yang tak boleh melepaskan diri dari esensinya memproduksi pemimpin yang lahir dari meritokrasi. Pemimpin yang berkafasitas, berintegritas dan bersih.

Meritokrasi mesti menjadi konsen partai politik untuk melepaskan pengaruh buruk perilaku politik yang tidak bermartabat. Rakyat harus disuguhkan kontestasi pilkada yang mencerahkan, bukan yang membawa mereka kepada degradasi moral dan nilai-nilai demokrasi. Politik uang yang selama ini menjadi warna di setiap pilkada mesti dipingirkan. Partai politik harus menjadi corong pendidikan politik kepada pemilih agar tak ada kontestan bermain dengan cara-cara tidak terpuji, sekaligus terhindari dari pigur-pigur yang pandai membuta janji.

Calon pemimpin mesti mampu menepikan kepentingan sempitnya dalam meraih kekuasaan. Seorang calon pemimpin harus berani memikul tangung jawab moral, jika keikutsertaannya dalam pilkada juga memberikan sumbangsih untuk membangun mentalitas dan membenahi paradigm demokrasi yang keliru, bukan menjadi pelaku pembodohan bagi masyarakat itu sendiri.

Kekuasaan dan calon pemimpin harus mampu menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya. Biarkan rakyatnya memilih dengan cerdas, siapakah yang layak mereka jadikan pemimpin. Politik harus memberi ruang meritokrasi kepada rakyat, agar mereka terlibat dalam menentukan kemaslahatan bersama secara sadar dan benar.