oleh

Susun RTDR, Tabalong Tetapkan Wilayah Industri FGD

TANJUNG – Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (Dis PUPR) Kabupaten Tabalong, Kamis (26/9/2019) menyelenggarakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk melakukan pembahasan kedua kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Saradang Kabupaten Tabalong yang meliputi kawasan di sebagian Wilayah Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.

FGD dilaksanakan di Aula Hotel Jelita Pembataan Tanjung melibatkan pihak DPRD, Tim Koordinasi Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, SKPD terkait, Camat Haruai Camat Upau ,Pegiat LSM, dan tokoh masyarakat.

Pada kegiatan FGD ini menghadirkan nara sumber Kasubbid Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR, Hardian.

Turut berhadir sekaligus membuka kegiatan FGD Sekda Tabalong H.Abdul Muthalib Sangaji.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong HM Noor Rifani melaporkan FGD yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sebelumnya telah dilaksanakan juga pertemuan pertama kegiatan FGD semacam ini. Saat itu belum ada ketetapan kebijakan nasional terkait rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Wilayah Kalimantan Timur, tentunya dengan adanya kebijakan nasional ini tentang perpindahan Ibu Kota ke Kabupaten Panajam ini merupakan hal yang harus dibicarakan juga dalam FGD kedua.

Dan akan menjadi pertimbangan juga terkait rencana kawasan industri di Saradang, yang diharapkan bisa menupang atau menunjang dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara.

Pertemuan dalam FGD kali ini diharapkannya bisa menyepakati tujuan dan tema serta konsef rencana struktur ruangnya, pola ruangnya serta KLHS RDTR Kawasan Saradang.

Kasubbid Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR Hardian mengatakan kedepannya sebagaimana apa yang telah dilalui, sekarang untuk data sudah terkumpul semua

Disebutnya ada 5 tahapan dalam penyusunan RDTR yaitu yang pertama tahapan persiapan dan RDTR ini selanjutnya akan dijadikan Peraturan Daerah.

Kemudian kedua pengumpulan dan anakisa data, ketiga penyusunan rencana, keempat pembahasan, dan yang kelima ketahapan regestrasi.

“Sekarang kita ketahapan membahas hasil analisis data untuk menformulasikan tujuannya, mau dibawa kemana kawasan industri Saradang ini, dengan tetap mengamankan komponen-komponen penting di Kawasan industri Saradang,” katanya.

Sebagaimana RDTR disusun bukan untuk tujuan mentranspormasi kawasan Saradang menjadi kawasan industri, tapi menganankan komponen-komponen penting di Kawasan itu, kemudian kawasan Saradang ini didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang USS ditentukan sebagai kawasan industri yang potensial.

Lalu etika RDTR sudah diputuskan menjadi Perda, maka akan dimuat didalam RDTR Online sehingga seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, RDTR yang disusun dimuat dalam sistem Online bisa diakses sampai keluar negara.

“Jadi informasi ini sangatlah penting bagi para pihak, siapapun, dari bangsa manapun dia kalau akan mencari ruang yang potensial untuk mereka berinvestasi,” katanya lagi.

Sekda Tabalong Sangaji mengatakan daerah mempunyai kewajiban untuk membuat yang namanya RDTR, didalam RTRW terdapat banyak kawasan-kawasan diantaranya ada kawasan industri.

Dalam RTRW Kabupaten Tabalong terdapat dua kawasan, yaitu kawasan industri Gunung Batu, dan kawasan industri Saradang.

“Ini adalah merupakan kewajiban kita untuk membuat kawasan industri atau RDTR,” katanya.

Ketika nanti sudah selesai akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta maupun investor untuk mendapatkan informasi tentang kawasan industri ini diperlukan dalam melakukan pengembangan membangun usaha atau berinvestasi.(metro7/via).