Desa Membangun Negeri
Senin, 14 Sep 2020 09:52 WIB

Tak Dapat Balasan, BPD se Tuban Sepakat Siapkan Aksi Untuk Pemerintah Daerah

Reporter :  M. Yasin Yusuf - Kab. Tuban, Jawa Timur
Editor :  M Ali Nafiah Noor

TUBAN, metro7.co.id – Pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Tuban, gelar rapat koordinasi dengan pengurus Asosiasi BPD Kecamatan se Kabupaten Tuban, Minggu (13/9/2020) di Kecamatan Parengan.

Rapat yang diselenggarakan tersebut merupakan pengambilan sikap dan keputusan bersama atas tidak diresponnya aspirasi anggota BPD se-Kabupaten Tuban, yang disampaikan saat audiensi dan hearing bersama ketua DPRD pada tanggal 4/3/2020 dan 9/9/2020, bersama Bupati tanggal 21/7/2020, Dinsos P3A (1/7/2020), dan Dipemas Kabupaten Tuban tanggal 10/9/2020 kemarin.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris ABPEDNAS Tuban Budiono, dalam wawancaranya bersama metro7.co.id. Dia mengungkapkan keprihatinannya atas tidak diresponnya aspirasi BPD yang selama ini sudah berulang kali disampaikan kepada Pemda ataupun Pemkab. Ia juga menyoroti hasil diskusi Dispemas Tuban bersama para pengurus PAPDESI (Persatuan Aparatur Perangkat Desa Seluruh Indonesia)/AKD (Asosiasi Kepala Desa), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), dan Forsatu.

“Kami sudah melakukan audiensi berulang kali bersama Ketua DPRD, Bupati, Dinsos, dan Dispemas Tuban. Tapi belum ada respon. Penyampaian aspirasi lewat surat sudah, lewat lobi juga sudah, namun apa tanggapannya, aspirasi kami selalu dipatahkan. Padahal semua aspirasi kami untuk kebaikan Desa. Anehnya, jika kita cermati hasil diskusi Dispemas bersama PAPDESI/AKD, PPDI, dan Forsatu, yang mereka inginkan adalah kenaikan Siltap (Penghasilan Tetap) Kades dan Prades. Sementara, ada anggota BPD di salah satu desa tunjangannya Rp. 0,- ditambah BPJS Ketenagakerjaan saja. Itu pun ketika kita minta agar kesejahteraan BPD diperhatikan agar kinerjanya maksimal, jawabnya selalu mengelak dan mempersulit,” ujar Sekretaris BPD Desa Rahayu Kecamatan Soko tersebut.

Halaman: 1 2 3

CLOSE