oleh

Tanah Bumbu Usulankan 10 SKPD Salah Satunya Kecamatan Satui Predikat WBK

-Kotabaru-470 views

BATULICIN- Tahap seleksi pemeriksaan data dukung pencanangan Zona Integritas (ZI) bagi satuan kerja yang melaksanakan proses Reformasi Birokrasi yakni untuk menperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi kegiatan yang perlu persiapan penuh.

Begitu juga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dari usulan10 SKPD, salah satunya Kecamatan Satui yang sedang menghadapi tahap evaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK pada Senin (29/10/19) di Kecamatan Satui

Camat Satui, Heri Kurbiansyah saat menyambut tim penilai mengatakan, proses peninjauan lapangan adalah tahapan akhir penilaian sebelum suatu unit kerja ditetapkan layak masuk ke dalam zona WBK.

“Ini proses lapangan akhir perkembangan ZI WBK, sertifikat layak akan ditentukan dan diumumkan oleh Kemenpan RB, rencananya pada tanggal 09 Desember 2019,” ujar Heri.

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir penilain yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap data-data kegiatan selama proses perubahan berlangsung dimana masing-masing indikator area perubahan.

Yakni Manajemen Perubahan, yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu pada unit kerja

Lalu Penataan Tatalaksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK

Kemudian Penataan Manajemen SDM, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK

Serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilanjutkan Penguatan Pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas serta inovasi dalam hal pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. (metro7/khairil)