oleh

Unjuk Rasa, Mahasiswa Gotong Keranda ke Kantor Bupati dan DPRD

-Kotabaru-136 views

KOTABARU – Mengaku prihatin dengan situasi dan kondisi pemerintahan saat ini, sejumlah generasi muda menggelar aksi unjuk rasa damai.

Pengunjuk rasa beranggotakan mahasiswa muda Kotabaru yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, menyambangi kantor Bupati dan DPRD Kotabaru, Selasa pagi. (2/7).

Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerakor) Kotabaru ini, berunjuk rasa sambil mengarak keranda mayat bertuliskan
“Kotabaru Mati Suri “.

Juga membentangkan spanduk berukuran jumbo bertuliskan “Diam adalah Penghianatan”, gerakan 2 Juli 2019, Kotabaru matisuri, Tuntaskan Misteri WTP, dan Kotabaru Kronis.

Di kantor bupati para pengunjuk rasa disambut oleh Plt Diskominfo Sugian Noor, setelah memberikan orasi mereka bergerak menuju gedung dewan.

Berorasi sebentar di depan kantor dewan, sambil mempertontonkan keranda dan spanduk, para pengunjuk rasa diperkenankan masuk ke dalam gedung dewan.

Di dalam mereka diterima wakil pimpinan DPRD, Muhamad Arif dan Muhkni, sejumlah anggota dewan dan turut hadir wabup Burhanudin.

Syahrani perwakilan mahasiswa dalam hearing menyampaikan beberapa hal, diantaranya meminta keterangan hasil audit WTP secara lisan dan tulisan yang diberikan BPK RI, juga meminta kepada penyelenggara daerah memberi keterangan tentang hutang pemkab kepada pihak ketiga.

Serta meminta kepada dewan keterangan secara lisan dan tulisan alasan krusial tidak terselenggarakannya APBD perubahan 2018.

Kemudian turut meminta kepada bupati dan wabup terkait terkait hilangnya foto wabup di acara hari jadi Kotabaru, termasuk meminta pemerintah untuk menjelaskan baik secara lisan dan tulisan mengenai infrastruktur berupa jalan dan pariwisata.

Mahasiswa jua meminta pemda untuk memberikan keterangan terkait hasil evaluasi Kemenpan terhadap kinerja SKPD. Dan yang terakhir meminta dewan agar melakukan langkah langkah penyelidikan terkait kabar penghilangan hak wabup atas penggunaan anggaran pemerintah.

Wakil pimpinan, M Arif hanya bisa memberikan sebagian jawaban mengingat ini semua bukan domainnya legesltif dan.

“Kami meminta dewan memberikan jawaban secara tertulis sebulan atau dua bulan kedepan. Kalo tidak ada jawaban kami mungkin akan kembali unjuk rasa,” kata mahasiswa. (metro7/syn).