Home / Covid-19 / Jawa Barat

Selasa, 30 Juni 2020 - 10:40 WIB

Warga Jabar Boleh Berwisata ke Pangandaran Tanpa Rapid Test, Angkutan Umum Jalan Lagi

Reporter : Tegar Fauzi Andreans - Kab.Ciamis, Jawa Barat - Dibaca : 30 kali

 

PANGANDARAN, metro7.co.id – Mulai 1 Juli 2020 warga Jawa Barat boleh berwisata ke Pangandaran tanpa rapid test. Kemudian transportasi umum AKAP dan AKDP juga boleh beroperasi lagi.

Namun harus mematuhi protokol kesehatan penanganan penyebaran Covid-19, dan penumpang maksimal 70 persen dari kapasitas bus.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, usai memimpin rapat evaluasi new normal, di aula Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran, Senin (29/6/2020) malam ini.

Jeje juga menyampaikan bahwa dari 11 orang yang fositif Covid-19 di Kabupaten Pangandaran, 9 orang diantaranya adalah pemudik.

“Itulah alasan mengapa saya sangat ketat dalam pemeriksaan rapid test di perbatasan. Diperlukan kehati-hatian yang ekstra dari pemudik, terutama yang berasal dari zona merah,” kata Jeje.

Baca Juga :  (KLARIFIKASI) Bantuan Modal Khusus Pedagang Wadai Yang Terdaftar di Pasar Ramadan

Dia menegaskan ketatnya aturan ini, karena pemerintah ingin melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya Jeje mengatakan, dari evaluasi ini, pemerintah setuju jika wisatawan khususnya dari Jawa Barat tidak perlu menjalani rapid test.

“Rombongan juga boleh masuk namun hanya boleh diisi 70 persen dari kapasitas bus,” terangnya.

Kemudian lanjut Jeje, pelayananan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) segera beroperasi kembali.

Baca Juga :  Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Kejogja Tanjung Bikin "Centelan"

“Sama juga aturannya, harus mematuhi protokol kesehatan dan kapasitas penumpang maksimal 70 persen.

Mereka juga nantinya dicatat berasal dari mana dan dilakukan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19,” tuturnya.

Karena, Tim Gugus Tugas tingkat desa pun diminta mengawasi pemudik untuk menjalani isolasi mandiri di kampungnya masing-masing.

“Keputusan bersama itu semua akan dilihat dalam dua minggu ke depan, tanggal 1 Juli sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Pemerintah juga menyutujui pesta hajatan. Dengan ketentuan penyelenggara hajatan sanggup untuk mematuhi ketentuan protokol kesehatan dan beberapa aturan lainnya sebagai upaya preventif pencegahan penyebaran Covid-19.***

Share :