BARABAI, metro7.co.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2023.

Dibuka secara resmi oleh Bupati HST H Aulia Oktafiandi, dihadiri oleh 161 Pembakal se-HST, unsur Forkopimda HST, pejabat terkait dan undangan lainnya, di Pendopo HST, Kamis (20/7).

Bupati HST, H Aulia Oktafiandi mengatakan, Pemerintah Desa (Pemdes) itu lini terdepan Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan mengerti akan kebutuhan daerahnya.

“Sehingga diharapkan dapat aktif melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan konstruktif dalam pembangunan di wilayah desanya masing-masing,” bebernya.

Aulia berharap, workshop dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat desa, yakni sebagai pemantapan kinerja Pembakal dan perangkat desa di HST.

“Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada Pemdes dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, terutama terkait mekanisme penyaluran, pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan desa,” katanya.

“Saya berpesan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum, transparan dan akuntabel serta partisipatif sehingga penggunaan dana desa lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan komitmen bersama untuk mengelola serta mengawasi keuangan dan pembangunan desa yang transparan, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) HST, H M Fajaruddin diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama.

Usai itu, memasuki acara inti, yaitu diskusi panel dipandu oleh Plt Asisten Administrasi Umum Wahyudi Rahmad sebagai moderator, dengan Narasumber Anggota Komisi IV DPD RI, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Barabai, Kepala Kejari HST, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap menyampaikan, desa di HST memiliki potensi di bidang pariwisata, bila ditingkatkan pariwisatanya, desa bisa peroleh pendapatan atau mengumpulkan sekitar Rp4,5 miliar.

“Kita ingin mendorong agar desa di HST, karena memiliki potensi pariwisata yang bagus harus punya usaha terkait pariwisata,” katanya.

Menurutnya, kebetulan dari Balai Pelatihan punya Kemendes ada program pelatihan pengembangan desa wisata, ia ingin mensinergikan antara desa dengan Balai pelatihan tersebut. Kemudian, bagaimana desa bisa mengembangkan Bumdes, agar perekonomian desa bisa berkembang, sehingga tingkat kemiskinan bisa turun

“Hasil evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, atensinya Pembakal dan aparatnya harus banyak diberikan pelatihan, jangan sampai mereka tersangkut hukum karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman,” tutupnya.

Diakhir kegiatan dilakukan penyerahan cinderamata dari Kepala Perwakilan BPKP Kalsel kepada narasumber dan Bupati HST, serta cinderamata dari Bupati HST kepada Kepala Perwakilan BPKP Kalsel.