DPRD Tolak Penggusuran Enam SD
PARINGIN – Menyikapi rencana penggusuran enam buah Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa 310 siswa di Kecamatan Juai dan Paringin akibat dari perluasan aktivitas PT Adaro Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan secara tegas meminta pembatalan rencana penggusuran enam sekolah tersebut.
Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi saat dikonfirmasi diruang kerjanya belum lama tadi .
Politisi PPP ini mengakui, meski hingga saat belum mengetahui pasti terkait rencana Adaro menggusur enam sekolah dasar (SD) di Kecamatan Juai dan Paringin itu. Namun dirinya tetap meminta rencana tersebut dibatalkan.
“Jika betul perusahaan pertambangan batu bara itu akan menggusur sekolah tersebut, tentu menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Balangan. karena selama ini Pemkab masih terus berusaha memajukan dunia pendidikan,” tegasnya.
Jika digusur, lanjut Hadi, kemana lagi warga masyarakat setempat menyekolahkan anak-anak mereka, padahal selama ini akses pendidikan mudah didapat karena jarak sekolah dekat dengan pemukiman warga.
“Apapun alasannya, baik relokasi maupun grupeng. Hal tersebut tetap harus menjadi pertimbangan. Sebab relokasi itu hanya bahasa penyerdahanaan saja, tetapi kenyataannya penggusuran dari tempat asal atau dihilangkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Hadi menilai, ada ketidak seriusan Pemkab Balangan khususnya Dinas Pendidikan terkait rencana pengusuran enam sekolah tersebut.
“Kita menilai Dinas Pendidikan lalai dalam melakukan perencanaan Pendidikan di Kabupaten Balangan, dimana selain masuknya sekolah berprestasi kedalam salah satu sekolah yang digusur. Ternyata pembangunan fasilitas di enam sekolah tersebut masih terus dilakukan walaupun direncanakan akan digusur.
“Kita ambil contoh SDN Juai Desa Sumber Rejeki Dusun 6 di kecamatan juai, sudah tahu direncanakan akan digusur kenapa Dinas Kesehatan masih membangun rumah dinas kepala sekolahnya. Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama ada apa dengan Dinas Pendidikan,” tegas Ketua DPRD Balangan periode 2014-2015.
Selain itu, lanjut Hadi, yang tak kalah penting ialah proses penggantian yang dilakukan oleh PT Adaro terhadap sekolahan yang akan digusur.
“Kita tidak ingin jika disaat digusur enam sekolahan tersebut tidak jelas kemana arah relokasinya, karena berkaca pada kejadian pada desa Wonorejo yang tergusur guna kegiatan usaha pertambangan batu bara dari Adaro namun tidak ada proses relokasi,” katanya.
Selain itu, Ketua Tim Koordinasi Peningkatan Mutu Siswa Kebupaten Balangan, Drs Husin saat dimintai komentar mengungkapkan keterkejutannya terkait rencana penutupan enam sekolah di Bumi Sanggam.
“Selama ini, kita tidak pernah diberitahu apalagi di ajak koordinasi terkait proses perencanaan pengusuran enam sekolah tersebut,” tegasnya.
Sangat disesalkan, kata Husin, disaat prestasi pendidikan Balangan masih dibawah daerah lain, malah ada rencana pengusuran sekolah.
“Jika tetap digusur perlu banyak hal dan pihak yang harus disikronkan, agar tidak kejadian yang bisa merugikan dunia pendidikan khususnya para siswa dan orang tua murid,” harapnya. (metro7/sri)
Sikap penolakan tersebut disampaikan langsung oleh ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi saat dikonfirmasi diruang kerjanya belum lama tadi .
Politisi PPP ini mengakui, meski hingga saat belum mengetahui pasti terkait rencana Adaro menggusur enam sekolah dasar (SD) di Kecamatan Juai dan Paringin itu. Namun dirinya tetap meminta rencana tersebut dibatalkan.
“Jika betul perusahaan pertambangan batu bara itu akan menggusur sekolah tersebut, tentu menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Balangan. karena selama ini Pemkab masih terus berusaha memajukan dunia pendidikan,” tegasnya.
Jika digusur, lanjut Hadi, kemana lagi warga masyarakat setempat menyekolahkan anak-anak mereka, padahal selama ini akses pendidikan mudah didapat karena jarak sekolah dekat dengan pemukiman warga.
“Apapun alasannya, baik relokasi maupun grupeng. Hal tersebut tetap harus menjadi pertimbangan. Sebab relokasi itu hanya bahasa penyerdahanaan saja, tetapi kenyataannya penggusuran dari tempat asal atau dihilangkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Hadi menilai, ada ketidak seriusan Pemkab Balangan khususnya Dinas Pendidikan terkait rencana pengusuran enam sekolah tersebut.
“Kita menilai Dinas Pendidikan lalai dalam melakukan perencanaan Pendidikan di Kabupaten Balangan, dimana selain masuknya sekolah berprestasi kedalam salah satu sekolah yang digusur. Ternyata pembangunan fasilitas di enam sekolah tersebut masih terus dilakukan walaupun direncanakan akan digusur.
“Kita ambil contoh SDN Juai Desa Sumber Rejeki Dusun 6 di kecamatan juai, sudah tahu direncanakan akan digusur kenapa Dinas Kesehatan masih membangun rumah dinas kepala sekolahnya. Tentu ini menjadi pertanyaan kita bersama ada apa dengan Dinas Pendidikan,” tegas Ketua DPRD Balangan periode 2014-2015.
Selain itu, lanjut Hadi, yang tak kalah penting ialah proses penggantian yang dilakukan oleh PT Adaro terhadap sekolahan yang akan digusur.
“Kita tidak ingin jika disaat digusur enam sekolahan tersebut tidak jelas kemana arah relokasinya, karena berkaca pada kejadian pada desa Wonorejo yang tergusur guna kegiatan usaha pertambangan batu bara dari Adaro namun tidak ada proses relokasi,” katanya.
Selain itu, Ketua Tim Koordinasi Peningkatan Mutu Siswa Kebupaten Balangan, Drs Husin saat dimintai komentar mengungkapkan keterkejutannya terkait rencana penutupan enam sekolah di Bumi Sanggam.
“Selama ini, kita tidak pernah diberitahu apalagi di ajak koordinasi terkait proses perencanaan pengusuran enam sekolah tersebut,” tegasnya.
Sangat disesalkan, kata Husin, disaat prestasi pendidikan Balangan masih dibawah daerah lain, malah ada rencana pengusuran sekolah.
“Jika tetap digusur perlu banyak hal dan pihak yang harus disikronkan, agar tidak kejadian yang bisa merugikan dunia pendidikan khususnya para siswa dan orang tua murid,” harapnya. (metro7/sri)
Kredit
Tinggalkan Balasan