TANJUNG – Kabupaten Tabalong yang kini tiga tahun dipimpin Bupati H Anang Syakhfiani dan Wakil H Zony Alfianoor kembali mengincar opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atau WTP dari BPK RI untuk ketiga kalinya.
Sebagaimana pada Jum’at (31/3)tadi, Bupati H Anang Syakhfiani didampingi Ketua DPRD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Republik Indonesia (BPK RI)Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan. LKPD disampaiakan langsung bupati kepada Kepala Sekretariat BPK RI Kantor Perwakilan Kalsel, Setyo Esti Agustini.
  Bupati H Anang Syakhfiani berkeyakinan bahwa opini WTP yang ketiga kalinya kembali diraih Tabalong. Sebab, penghargaan opini dari BPK RI itu bukan hanya sebagai prestasi melainkan menjadi sebuah kebutuhan Pemerintah Daerah.
  Dia mengisahkan pengalamannya ketika baru dilantik menjadi Bupati Tabalong dimana posisi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berstatus disclaimer, Namun, berkat tim yang solid dan kemauan belajar ke kabupaten yang sudah WTP, dan dalam waktu yang tidak lama opini WTP juga bisa Tabalong raih.
  “Kita sudah dua kali meraihnya, dan Insya Allah WTP yang ketiga akan kita raih juga,” ujarnya.
  Tidak lupa diakui, peran besar DPRD juga mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, dan ini bukti nyata bahwa sinergi eksekutif dan legislatif di daerah akan melahirkan hasil yang positif.
  “Bukti kebersamaan itu, yakni kami DPRD dan Eksekutif bersama-sama menyerahkan LKPD 2016 ke BPK RI ini,” katanya lagi.
  Ketua DPRD Tabalong H Darwin Awie juga berkeyakinan Bumi Sarabakawa kembali meraih opini WTP ketiga kalinya.
  Ditegaskan, meski keharmonisan anatara DPRD dan Pemkab terkait pembangunan tak diragukan lagi, menurutnya DPRD sebagai lembaga pengawas atas kinerja pemerintahan akan terus melakukan kontrol khususnya atas kinerja termasuk keuangan daerah.
   “Opini WTP itu kami anggap bentuk hasil kinerja bersama untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
  Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tabalong, Mahdi Noor turut memastikan pihaknya sebagai SOPD sentral dalam pengelolaan keuangan daerah sudah melakukan upaya-upaya nyata dalam mempertahankan WTP.
  Juga akan memperkuat SOPD lainnya dalam hal pengelolaan keuangan. Termasuk merencanakan pembangunan sistem informasi teknologi di semua Kecamatan.
  “SDM terkait pengelolaan keuangan daerah akan terus kita tingkatkan, sebagaimana penilaian opini WTP dari BPK RI makin sulit dan ketat dan sudah mengarah ke penilaian internasional,” kata Mahdi. (metro7)