BANJARMASIN, metro7.co.id – Pemko Banjarmasin menggelar rapat koordinasi lintas sektor kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlangsung di Ruang Rapat Berintegrasi, Balaikota Banjarmasin.

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi, SH, MH didampingi oleh Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Banjarmasin, Edy Wibowo, dan Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dolly Syahbana, serta SKPD terkait di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Machli Riyadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan untuk menjamin kesehatan warganya dengan Rakor tersebut ia menegaskan bahwa Pemerintah kota Banjarmasin akan menjamin kesehatan warga khususnya masyarakat kalangan bawah.

“Kita pahami bersama-sama bahwa negera menjamin fakir miskin dan anak terlantar dan kesehatan itu merupakan urusan wajibnya pemerintah dan tentu kekurangan dana yang tadi di paparkan yang salah satu menjadi persoalan nantinya akan kita usulkan dan akan dimuat di dalam perubahan sehingga BPJS kita jamin, bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin akan konsisten untuk menganggarkan jaminan terhadap seluruh orang miskin yang ada di Kota Banjarmasin untuk dibayarkan,” ucap Machli

Ia berharap keluhan kurangnya fasilitas di rumah sakit milik Pemerintah Kota agar secepatnya ditindaklanjuti demi kenyamanan masyarakat Kota Banjarmasin dalam berobat utamanya agar Anggaran Pemerintah Daerah yang dikeluarkan untuk warga akan kembali masuk ke pendapatan daerah.

“Ya harapannya dengan rapat kita hari ini tim TAPD akan menindaklanjuti hasil rapat hari ini dengan usulan yang akan kami buat dari Dinas Kesehatan akan penambahan biaya kekurangannya Rp4,6 miliar dari kebutuhan anggaran yang sesungguhnya di tahun 2021,” pungkasnya. ***