KOTABARU, metro7.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menekan pengurangan resiko bencana di daerah.

Salah satu upaya dengan pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) di Kabupaten Kotabaru.

Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hendra Indrayana, saat rakoor menyebut pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim sangat penting.

“Sosialisasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, untuk saling bahu-membahu dalam melaksanakan tugas kebijakan ini,” kata Hendra di Operation Room Setda, Kotabaru, Jumat (15/9/23).

Hendra tidak menganggap kondisi Kotabaru buruk, akan tetapi Kotabaru memiliki resiko bencana tinggi, dikarenakan luas wilayahnya dan kondisi geografis.

BPBD Kabupaten Kotabaru kata Hendra akan berencana membentuk FPRB. BPBD dan FPRB Kalsel sudah memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembentukan forum tersebut.

“Kita berikan pancingan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Bencana terjadi dikarenakan kurang ramahnya kita terhadap lingkungan,” kata dia

Di Kotabaru sudah terdapat 3 Desa Tangguh Bencana sesuai arahan Bupati Kotabaru sejalan visi- misi Bupati ke arah pariwisata.

“Desa Tangguh Bencana tersebut arahnya ke desa-desa wisata kita, yaitu Desa Teluk Temiang, Gedambaan dan Desa Sarang Tiung,” jelasnya.

Kotabaru memiliki wilayah yang luas sehingga ke depannya perlu juga membentuk Pemuda Tangguh Bencana. Pemuda-pemuda diperlukan, agar bisa bergerak langsung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, mengingat kata dia BPBD selaku unsur kebencanaan tidak bisa langsung apabila terjadi bencana.

Sekretaris FPRB Kalsel M Ary Achyani menjelaskan, FPRB adalah forum multipihak dari seluruh unsur pentahelix yang memiliki fungsi untuk mengurangi risiko bencana di wilayah masing-masing.

Di Kalsel lanjut Ary FPRB sudah terbentuk sejak 2019, namun belum terbentuk diseluruh kabupaten/kota. Pihaknya datang ke Kotabaru bersama BPBD untuk mensosialisikan dan mendorong terbentuknya forum tersebut.

“Ini wadah berhimpunnya semua pemangku kepentingan secara pentahelix, yaitu pemerintah termasuk TNI-POLRI, perguruan tinggi, peneliti, dunia usaha, swasta dan tak kalah pentingnya adalah media,” bebernya

“Jadi 5 pemangku kepentingan ini berhimpun untuk ikut mendukung seperti usaha kita untuk mengurangi resiko bencana, misalnya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebanjiran. Maka jika kita bekerjasama untuk memikirkan, mengkaji, mengedukasi dan melakukan kegiatan bersama-sama Insya Allah akan teratasi,” cetusnya. ***