Masyarakat Jangan Hanya Menuntut Pembangunan

Marabahan — Masyarakat diminta jangan hanya menuntut kemajuan pembangunan di wilayahnya. Kewajiban membayar pajak untuk biaya pembangunan juga harus diperhatikan.
Hal itu dikatakan oleh Bupati Barito Kuala (Batola), H Hasanuddin Murad SH, saat menghadiri acara syukuran di Desa Balandean Dalam Kecamatan Alalak, baru-baru tadi.
Menurut Hasanuddin Murad, masyarakat seharusnya mendukung pengalihan pajak bumi dan bangunan (PBB) ke daerah agar membantu kemajuan pembangunan. “Yaitu adanya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB agar percepatan dan pemerataan pembangunan bisa terwujud. Jangan seperti selama ini, masyarakat hanya menuntut kemajuan pembangunan tetapi hak dan kewajiban untuk membayar PBB tidak diperhatikan,” ungkapnya.
Kepada masyarakat diharapkan adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membayar PBB, sehingga tidak terjadi lagi tunggakan seperti yang terjadi sekarang ini. “Karena PBB ini merupakan PAD untuk percepatan pembangunan desa maupun daerah untuk kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Sentilan bupati itu disampaikan berdasarkan data bahwa kesadaran warga membayar PBB sangat rendah. Hampir di setiap desa terjadi pembengkakan tunggakan tagihan PBB karena kurangnya perhatian dan kepedulian masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh Camat Alalak, M Haris Isroyani, semua desa dan kelurahan di wilayahnya menunggak pembayaran PBB. Enam desa dan dua kelurahan tercacat sebagai penunggak pembayaran PBB tertinggi. Sementara sisanya tunggakannya hanya sedikit.
“(Tunggakan PBB) ini akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan di desa, karena bagi desa tunggakan PBB-nya tertinggi akan berdampak tertundanya pembangunan. Kita harapkan dengan adanya tunggakan PBB ini, agar masyarakat sadar dan memperhatikan tentang pembayaran PBB ini serta proaktifnya aparat desa terhadap pengembalian PBB tersebut,” tegas Haris. (Metro7/Andi)