BATULICIN, metro7.co.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dr. Ambo Sakka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 dalam penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, di Balai Sidang Jakarta Convention Center, (6/5/2024).

Kegiatan Musrenbangnas berdasarkan dari undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diikuti oleh Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Musrenbangnas dibuka oleh Presiden RI, dihadiri Wapres, pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Sekretaris Daerah se Indonesia,” kata Sekda Ambo Sakka yang dihubungi lewat handphone seluler, Senin (6/5/2024).
Sementara itu, ketika membuka acara Presiden Joko Widodo mengharap, agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan harus berdasarkan beberapa prinsip.

Adapun terang dia, prinsip yang pertama yakni programnya harus inline, harus seirama. Jangan sampai pusat ke kanan, dan daerah malah ke kiri.

“Semuanya harus inline, harus seirama. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengubah potensi sawah menjadi properti, ini gak sinkron,” kata Joko Widodo, saat pembukaan Musrenbangnas 2024, dikutip dari siaran YouTube Bappenas RI, Senin (6/5/2024 ).

Kemudian, Presiden Joko Widodo juga meminta agar program yang dibuat harus berorientasi pada hasil, dan berdampak pada ekonomi.

Oleh sebab itu, rencana program yang dijalankan harus fokus, dan harus mementingkan skala prioritas mana yang ingin dijalankan.

“Jangan sampai bolak-balik, anggaran kepala dinas semuanya diberi. Nggak ada skala prioritas, gak jelas,” ujarnya seperti dikutip mediacenter.riau.co.id.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar program yang disusun dalam Musrenbangnas 2024 ini harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD maupun APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran.

Sebutnya, jangan sampai prioritas seperti anggaran untuk stunting, untuk ke puskesmas, akan tetapi tidak diprioritaskan untuk hal yang diperlukan itu. ***