TANJUNG, metro7.co.id – Rendahnya serapan di beberapa Kelurahan yang ada di Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan kegitan tahun 2019 menjadi catatan serius anggota DPRD dan diberi catatan penting ketika disampaikan anggota banggar pada tim TAPD saat rapat bersama finising banggar, Senin (13/7).

Di ruang rapat pimpinan Gedung Graha Sakata anggota banggar menyayangkan atas rendahnya serapan dari beberapa kelurahan padahal notabene diisi PNS yang seharusnya mampu melaksanakan tugas melebihi aparat desa yang non PNS.

Menanggapi hal tersebut Sekda AM Sangadji mengatakan Ini akan menjadi bahan evaluasi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dimana dari 10 kelurahan ada dua kelurahan yang serapannya jauh dari harapan.

“Sebenarnya kami sudah turut lakukan dukungan dan dorongan pada kelurahan – kelurahan namun masih belum maksimal. Kedepan kita berharap bisa melaksakan kegiatan dengan lebih baik lagi,” katanya.

Disebutnya, kelurahan bisa saja melihat perbandingannya dengan desa saat ini, dimana desa saja bisa mengapa kelurahan tidak bisa, ini dijadikan bahan evaluasi. Namun ini hal baru dan pengalaman pertama bagi kelurahan ditambah lagi Lurah ada juga faktor rasa takut dalam pelaksanaan kegiatan.

H Supoyo, anggota banggar dari PDI Perjungan mengatakan sebaiknya di kelurahan di tempatkan orang – orang yang dari tehnik sipil yang mampu dan handal, hingga kelurahan bisa berfungsi maksimal dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas,

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD H Muchlis. Disebutnya ada kendala utama karena ketidak beranian pegawai kelurahan menggunakan dana karna keuangan yang ada merupakan dana hibah dan teknis nya mereka kurang memahami kedepan kecamatan harus mendampingi kelurahan dalam pelaksanaan dan terus diberi pembinaan.

Sebelumnya tim banggar juga telah memanggil seluruh kelurahan yang ada di Tabalong, saat di tanyakan DPRD terkait alasan rendahnya serapan, masing – masing kelurahan menyampaikan permasalahn dengan alasan beragam mulai dari rasa takut dan belum mengerti teknis penggunan dana hibah sampai ada PPTK yang tidak mau melaksanakan kegiatan karna tidak tahu cara pelaksanaanya. ***