BANJARMASIN, metro7.co.id – Dalam upaya penanganan kawasan kumuh yang terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Komisi 3 DPRD beserta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Tabalong menyambangi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jum’at (8/10).

H. Supoyo, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tabalong mengatakan bahwa penanganan kawasan kumuh di Tabalong sudah cukup baik, keseriusan Pemkab Tabalong melalui SKPD teknis namun perlu juga dukungan dari Pemerintah Provinsi agar hasilnya maksimal. “Jadi kunker ke Dinas Perumahan Dan Pemukiman Provinsi Kalsel hari ini selain berkoordinasi juga melihat dukungan pemprov,” ucap H Supoyo.

Supoyo menambahkan, kunjungan kerja ke Dinas Perkim Provinsi Kalsel bertujuan untuk berkoordinasi terkait penanganan kawasan kumuh di Wilayah Selatan Kabupaten Tabalong yang sebagian wewenangnya ada di Pemprov.

Dalam upaya penanganan kawasan kumuh di Tabalong khususnya di Wilayah Selatan, Pemprov dalam hal ini Dinas Perkim Provinsi Kalsel terus bekerja bersama.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pengembangan Pemukiman Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Teddy Hidayat. “Posisi Kelua sebagai pintu masuk Provinsi Kalsel sangat ideal dijadikan pilot project penanganan kawasan kumuh,” jelasnya.

Program penanganan kawasan kumuh sendiri merupakan program Pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang terus oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Tabalong melalui Sekretaris Dinas, Erfin Nirza Siregar mengatakan bahwa saat ini sedang disusun replikasi pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Cipta Karya dan akan segera direalisasikan. “Tahun 2022 nanti akan lebih masif lagi kegiatan penanganan kawasan kumuh di Tabalong,” jelas Erfin. ***