LABUHANBATU, Metro7.co.id – DPRD Labuhanbatu akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan berkaitan pembahasan belum bisa dibayarkan sekitar Rp5,6 miliar sampai tutup tahun pada proyek fisik DAK milik Dinas Pendidikan tahun anggaran 2021.

Anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu Ponimin selaku sekreteris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) kepada wartawan di Rantauprapat, Selasa (18/1) mengatakan, untuk pembahasan proyek phisik DAK sekitar Rp5,6 miliar tahun anggaran 2021 yang belum bisa dibayarkan bakal secepatnya menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait.

Dijelaskan, bakal diagendakan RDP, komisi IV akan mencari tahu apakah benar Dinas Pendidikan lalai mengupload dan melaporkan realisasi penyerapan dana dan kegiatan DAK fisik untuk Sekolah Dasar (SD) 2021.

“Kita akan mencari tahu, apa benar Kepala Dinas yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai atau ada unsur kesengajaan,” sebutnya.

Oleh karena itu, dari penelusuran Komisi IV, Dinas Pendidikan setiap tahunnya mengunakan anggaran yang bersumber dari DAK untuk pembangunan fhisik maupun dari sumber dana lainnya.

“Jadi pengunaan dana DAK fhisik merupakan agenda tahunan. Jadi aneh kog bisa lalai,” bebernya.

Disisi lain, Ponimin juga menyebutkan, pihaknya saat ini sedang menelusuri, kenapa ada pekerjaan atau proyek fhisik SD yang sumber dananya dari DAK TA 2021 yang sudah dibayarkan.

“Kita akan pertanyakan, kenapa ada proyek DAK fisik SD ditahun yang sama sudah dibayarkan?, ” tanyanya.

Ditambahkan, dengan adanya proyek DAK 2021 yang tidak bisa dibayarkan, Pemkab Labuhanbatu dirugikan sebesar nilai yang tidak bisa dibayarkan dari DAK 2021.

“Karena proyek dimaksud akan dibayarkan melalui APBD anggaran 2022 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit/pemeriksaan terhadap tersebut,” paparnya.

“Ia, dampaknya, pembangunan fhisik bersumber dana dari APBD 2022 yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasi karena anggaran tersebut dibayarkan keproyek DAK 2021 yang tidak bisa dibayarkan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Labuhanbatu Haryanto Ritonga ST menegaskan, pihaknya kini sedang menjadwalkan rapat dengar pendapat digelar.

“Kita sedang mengatur jadwalnya. Mungkin minggu ini kita sudah jadwalkan,” pungkasnya.