HALTIM, metro7.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Timur mencium indikasi praktek mavia BBM bersubsidi di sejumlah SPBU usai mendengar keresahan masyarakat akhir-akhir ini, Selasa (11/08).

Sekertaris Komisi II DPRD Haltim Bahmid Djafar kepada wartawan mengatakan pihaknya menilai ada oknum mavia harga BBM Subsidi di SPBU Bicoli yang tidak sesuai standar harga nasional.

“Seharusnya per liter Rp 6.450 bukan menjual Rp 10.000 per liter kepada masyarakat,” katanya.

Bahkan menurut Bahmid, SPBU Bicoli sudah berulang kali memainkan harga BBM Bersubsidi di Maba Selatan yakni tidak sesuai dengan harga standar nasional seperti pemberitaan terkait harga BBM Subsidi sebelumnya. Untuk itu pihaknya meminta Pemda Haltim sudah seharusnya mencabut izin SPBU yang melanggar.

“Kami sudah melakukan pemanggilan berulang kali tetapi pihak SPBU masih saja keras kepala, untuk itu melalui instansi terkait (Disperindakop-red) sudah seharusnya mencabut izin SPBU nakal, sebab persoalan minyak ini kebutuhan masyarakat petani dan nelayan,” ucapnya.

Dia meminta Disperindagkop tidak perlu lagi melakukan pemanggilan terhadap pihak SPBU melanggar, tetapi langsung cabut saja ijinnya.

“Agar kita lihat nanti apakah masih sama praktek mavia BBM Bersubsidi itu’’ geram Bahmid.

Tidak hanya itu, Bahmid juga mengatakan SPBU Buli ternyata melakukan praktek yang sama seperti SPBU Bicoli.

“Bayangkan saja pada saat masyarakat mau mengisi BBM Subsidi di SPBU Buli ternyata dipalang, terus yang non Subsidi tidak ada pemalangan, sehingga ketika penertiban izin oleh Disperindagkop jangan hanya di SPBU Bicoli tetapi beberapa SPBU Buli maupun Subaim,” ungkapnya.

Saat ditanya kejadian pemalangan BBM Subsidi, Bahmid mengaku pernah menyaksikan kejadian pemalangan di SPBU Buli secara langsung bersama Ketua Komisi II DPRD Haltim dan ternyata keluhan warga kepadanya itu betul.

“Kenapa BBM Subsidi dipalang sehingga masyarakat sudah tidak bisa akses lagi, karena pihak SPBU memprioritaskan pengencer, sementara kalau pengencer dalam SPBU otomatis akan mempengaruhi harga yang tadinya 6.450 per liter bakal naik 8.000 sampai 9.000 rupiah sehingga masyarakat dirugikan,’’ ucapnya dengan nada heran. *