SEKADAU, metro7.co.id – Petani kelapa sawit di kabupaten sekadaum mengeluhkan semakin anjloknya harga TBS yang tidak berimbang pada tingginya harga pupuk.

Hal tersebut dikatakan Dasono (51) yang merupakan petani kelapa sawit Desa Seberang Kapuas.

Ia menyebutkan harga pupuk untuk perawatan kebun semakin tinggi yang tidak berimbang pada makin anjloknya harga TBS.

“Harga pupuk rata-rata mahal untuk mutiara hijau aja sampai Rp 900 ribu per karung kemasan 50 kg, sedangkan harga TBS di tingkat kebun mandiri sampai saat ini hanya 1000 rupiah,” beber Dasono pada media ini, Rabu (29/6).

Kalimat yang sama juga di katakan petani kelapa sawit Desa Engkeresik, kecamatan Sekadau Hilir Yohanes Kiyai (35). Tingginya harga pupuk di berbanding lurus dengan harga buah.

“Untuk pupuk KCL aja sudah 500san ribu per karung, Urea merk Daun Buah juga sekitar 400san ribu sedangkan harga TBS paling tinggi 1000 rupiah per kilogram, itupun kalau di jual ke pabrik kalau ke tengkulak sama Loading Ramp mana ada, paling tinggi 700 rupiah, ” ucap Yohanes.

Ia berharap semoga harga sawit cepat kembali seperti biasa dan untuk harga pupuk semoga bisa menyesuaikan dengan.

“Harga pupuk jangan hanya bisa naik tapi tidak bisa turun, semoga pemerintah mendengar keluhan kami petani,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sekadau M Ardiansyah mengatakan sangat prihatin atas anjloknya harga TBS, ia berharap kepada pemerintah agar bisa mengembalikan harga TBS yang sangat memprihatinkan.

Dimana menurutnya selain terjun bebas harga TBS tidak sebanding dengan tingginya biaya perawatan kebun.

“Semoga musibah besar bagi petani kelapa sawit segera berlalu, harapan saya kepada pemerintah agar supaya bisa memulihkan harga TBS seperti biasa, untuk pupuk saya harapkan kepada instansi terkait agar di perhatikan, tidak hanya memperhatikan tata Niaga TBS tapi juga tata Niaga pupuk juga di monitor, jangan sampai sistem perdagangan bebas khususnya pupuk harga nya di luar batas normal, kasian masyarakat, kasian petani, ” bebernya.

Dian meminta kepada pemda agar keluhan petani kelapa sawit di sampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kepada pemerintah Daerah sampaikan keluhan petani sawit kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan kami dari Dewan Perwakilan Masyarakat siap membantu menyuarakan keluhan masyarakat, ” tutupnya.