SUNGAI PENUH, metro7.co.id – Perjanjian kontrak politik antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Alfin-Azhar dengan lima partai pengusung bocor.

Dugaan perjanjian kontrak politik itu merupakan komitmen Alfin-Azhar dengan lima partai pengusungnya. Yakni soal pembagian jatah jika Alfin terpilih menjadi Walikota Sungai Penuh dan Azhar Wakilnya.

Hal ini dibuktikan pada surat kontrak yang ditanda tangani oleh lima ketua Partai tersebut.

Adapun kelima Partai pengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Al-Azhar, yakni PAN 3 kursi, Gerindra 2 kursi, Hanura 1 kursi, Nasdem 2 kursi dan PKB 1 kursi. Surat kontrak tersebut ditandangi oleh Ketua Partai Pengusung dan Ketua Tim Koalisi Partai.

Usut-usut, ternyata ada tiga permintaan jumbo pada perjanjian kontrak itu. Pertama, dalam penyusunan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan melibatkan tim Koalisi dan menyanggupi memenuhi sembilan Eselon dua diusulkan oleh Koalisi Partai pengusung serta delapan belas untuk jabatan eselon III.

Kedua, mengakomodir penerimaan karyawan dan karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan sebanyak  sembilan orang. Ketiga, mengakomodir dan merealisasikan pekerjaan belanja modal sebanyak lima persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh setiap tahunnya. Kemudian, isi perjanjian tersebut dapat menjadi dosa dosa yang akan mencoreng nama baik serta integritasnya.

M Hadil mengatakan, beredarnya kontrak politik Alfin-Azhar bersama tim koalisi jelas  arah serta kebijakan yang akan diambil nantinya, yakni tidak lain ialah tekanan dan kepentingan Partai.

Sehingga dapat diprediksi, jika Al-Azhar menjadi Walikota dan Wakil Walikota simbol Jorgan Jujur, Adil dan Sejahtera (Juara) sulit terwujud.

“Memang benar, kami sangat kecewa dengan Paslon Alfin-Azhar, bagaimana ingin membentuk pemerintahan yang bersih kalau begini. Soalnya bicara tentang jatah untuk Partai koalisi sudah dibagikan sebelum disahkan,” ujarnya, Minggu (13/10).

“Kalau sudah ada kontrak politik begini, tentu Pemerintahan Al-Azhar akan dikendalikan oleh Partai pengusung, ditambah lagi kepentingan timses dan tim pemenangan yang akan meminta jatah. Allahhua’lam pemerintahan yang Jujur, Adil dan Sejahtera bisa terwujud,” tutupnya.