Harmonisasi FPHI bersama PGRI, Kawal Kesejahteraan GTK Non ASN di Bekasi
BEKASI, metro7.co.id – Front Pembela Honorer Indonesia ( FPHI) Koordinator Daerah Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi melaksanakan road show dan silaturrahmi akbar ditiap Kecamatan pada 23 Kecamatan se-Kabupaten Bekasi.
Saat ini acara digelar di RM Riung Pasundan, Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dihadiri pendidik dan tenaga kependidikan non ASN, Dinas pendidikan PGRI, K3S serta Koordinator Pengawas.
Dikatakan Ketua Koordinator Daerah FPHI, Andi Hendiyan, road show dan silaturahmi ini dalam agenda menjawab kegundahan dan persoalan honorer terkait status dan kesejahteraan.
Dengan tema “solusi honorer masa depan” peluang dan hambatan meraih status CPNS dengan segala dinamikanya.
“Serta membedah dan mencari benang merah dalam carut marutnya honorer di Kabupaten Bekasi,” kata Ketua Koordinator Daerah FPHI Andi kepada metro7.co.id Kamis (24/09/20).
Karena itu, lanjut Ketua FPHI, pihaknya melakukan ‘belanja’ masalah ditiap kecamatan untuk menampung keluhan personal anggota.
“Nantinya FPHI akan mengambil kebijakan strategis secara taktis untuk dan demi menyelamatkan secara utuh seluruh honorer Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 9300 orang ini,” tegasnya.
Pada kesempatan ini dirinya mengakui telah mendapatkan kesepakatan agar bekerja dan bergerak serta mengawal status dan kesejahteraan bersama PGRI Kabupaten Bekasi diantaranya :
1 Memperjuangkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan NON ASN sesuai dengan janji bupati sebesar Rp 2.8 juta plat
2. Mengawal untuk segera Merealisasikan surat penugasan yang telah direvisi agar segera terdistribusi ke Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non ASN secepat nya.
3. FPHI dan PGRI akan menjadi penggagas kompetisi ilmiah mengenai pembelajaran jarak jauh antar pegawai pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN antar kecamatan.
4. Menggagas turnamen olahraga antar GTK non ASN setelah covid 19.
5. Mengadakan silaturrahmi akbar anggota FPHI dan PGRI sesuai kesepakatan taktis dengan PGRI.
“Kesepakatan ini akan kami laksanakan semaksimal mungkin semoga bermanfaat untuk status dan kesejahteraan honorer mendatang,” harapnya.
Sementara itu Sekdisdik Asep Saefulloh ,
mengatakan baru mengetahui saat ini ada organisasi GTK Guru dan Tenaga Kependidikan yang mendekati kesempurnaan.
“Karena mempunyai kajian hukum jelas terkait peningkatan status, peningkatan kesejahteraan yang sangat logis juga organisasi yg representatif mewakili semua unsur honorer dari honorer kategori non kategori,” ucap Asep Hidayatulloh yang juga Ketua PGRi Kabupaten Bekasi
Bersinergi anatar FPHI dan Sekdis juga PGRI Kabupaten Bekasi sepakat,
tambah Asep, mengawal kesejahteraan honorer sebesar Rp 2.8 juta yang akan direalisasikan pada 2021. Secara flat untuk semua Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Dan ini menjadi satu sinergis yang sangat strategis bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bekasi untuk memajukan pendidikan,” tutupnya. *