BREBES, metro7.co.id – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Republik Indonesia (RI) Kabupaten Brebes melantik pengurus baru masa bhakti 2022 – 2027, di Aula Serbaguna Desa Padasugih, Minggu (2/7).

Pelantikan dihadiri Ketua Umum, DPW Jawa Tengah dan Jawa Barat tersebut berlangsung meriah dan khidmad.

Pelantikan organisasi masyarakat yang fokus dalam pencegahan terhadap korupsi ini, dilakukan oleh pengurus Pimpinan Daerah (PD) GNPK-RI Brebes, Budi Prabowo.

Dari 45 anggota pengurus Kecamatan yang dilantik, sebagai Ketua dinobatkan kepada Suripto.

Budi Prabowo mengatakan, terbentuknya pengurus di tiap kecamatan adalah sebagai bentuk pengawasan tingkat bawah.

“Hingga saat sudah terbentuk pengurus Tingkat Kecamatan di Kabupaten Brebes, Saya optimis untuk bulan depan seluruh kecamatan di Brebes akan segera terbentuk,” ungkapnya.

Terbentuknya tingkat pengurus kecamatan adalah untuk lebih luas dalam pengawasan anggaran pemerintah, dimana pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan desa.

“Maka saya berharap peran dan masyarakat, terutama anggota tingkat kecamatan dan memberikan sumbangsihnya untuk mengawasi dan mencegah adanya korupsi,” ujarnya.

Dalam Kesempatan itu pula ia berpesan, anggota dan pengurus GNP-RI Pengurus Kecamatan Brebes yang sudah resmi dilantik. Jangan sampai memberi toleransi terhadap tindak pidana korupsi. “Berantas korupsi, hukum mati koruptor,” tegas Budi.

Ditegaskan pula oleh Ketua Umum GNPK-RI Basri Budi Utomo, kehadiran GNPK-RI akan memberikan kontrol serta pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam menggunakan Anggarannya.

sehingga menjadi Pemerintah Daerah yang tidak korupsi, jujur, akuntabel, transparan dan amanah.

“GNPK-RI merupakan wadah berhimpunnya masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, tujuannya guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Organisasi ini sangat kolosal nasional mulai dari DPP, DPW, DPD hingga pimpinan Kecamatan,” paparnya.

“Saya ingin Brebes menjadi pilot projek atau percontohan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini, dimana korupsi sudah merupakan musuh kehancuran yang nyata,” ujar Basri.

Sementara Ketua Bidang Diklatsus pencegahan korupsi dan sumber daya manusia, Asrofi dalam keteranganya menyampaikan bahwa GNPK bukan tempat mencari rejeki tetapi untuk lebih kepada pengabdian dan sukarelawan untuk memerangi korupsi.

“Kami berpesan kepada rekan rekan kerja sesuai pada tupoksi AD/ART organiasi, karena di GNPK-RI bukan untuk ajang mencari rejeki namun untuk indonesia bebas korupsi, maka jangan jadikan tugas ini sebagai sentimen pribadi,” katanya.

Asrofi juga mengingatkan kepada jajaran pemerintah baik tingkat daerah hingga pemerintah desa untuk bisa bersama mencegah korupsi.

Asrofi menyayangkan dari beberapa undangan para pemimpin pemerintah Desa hanya segelintir yang hadir, atas hal tersebut menurut Asrofi menjadi sebuah catatan bagi rekan anggota untuk lebih tajam mengawasi sebuah anggaran di pemerintahan desa, terutama para kepala desa yang tidak hadir.

“Saya menyayangkan dari beberapa kepala desa yang tampak tidak hadir memenuhi undangan, dan ini menjadi catatan kami bahwa asumsi kami yang merasa bersalah akan gerah hadirnya GNPK-RI,” tutupnya.