SULA, metro7.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kadis PU-PR) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Nursaleh Bainuru, mengakui kelelahannya dalam menangani anggaran proyek.

“Saya lelah, kalau hanya dianggarkan sedikit-sedikit tidak akan selesai,” ungkap Nursaleh, Senin (2/11/2020) kemarin.

Pernyataan tersebut diucapkannya usai digoyang sejumlah massa aksi yang terhimpun dari beberapa organisasi, diantaranya Front Pemuda Pohea, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Demonstran meminta Pjs Bupati Sula Sehera menyikapi 26 proyek bermasalah yang disampaikan Pansus DPRD pada 2019 yang diduga berpotensi merugikan puluhan milyar rupiah anggaran negara.

Nursaleh menjelaskan, dari 26 proyek yang dituntut tersebut sebagiannya telah dikembalikan anggarannya kepada negara.

“Untuk diketahui bahwa 26 item pekerjaan yang dilaporkan itu sebagian sudah dikembalikan oleh pihak ketiga kerugiannya kepada negara sehingga tidak semua kasus itu bermasalah dan tidak semuanya proyek itu dicairkan 100%. Karena ada yang baru cair 80%. Tak hanya itu, soal Masjid Pohea, saya juga sudah mengusulkan dalam renjer untuk diaggarkan pada 2021 pekerjaanya harus tuntas dan nilainya Rp 1,5 triliun,” jelasnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta Pjs Bupati Sula untuk mendaftarhitamkan perusahaan yang terbukti telah memonopoli proyek 2019 dan tidak diikutsertakan dalam tender 2021.

Tak menerima keluhan, lelah menjabat sebagai Kadis PU-PR Sula, satu anggota massa aksi yakni Rudi, menanggap bahwa seyogiayanya Kadis harus mampu menangkal setiap masalah yang dibijaki.

“Bapak bicara mau membagun sedangkan sebelum membagun bapak itu bilang capek. Bagimana mau tuntas kalau pemimpinnya saja sudah bilang capek duluan,” tegas Rudi.